DETIKMERDEKA – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 16 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, tokoh agama, serta pimpinan pondok pesantren dari sejumlah daerah berlangsung hangat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar empat jam dan membahas berbagai isu strategis, salah satunya keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Di hadapan para ulama dan kiai, Prabowo menjelaskan secara terbuka alasan pemerintah memutuskan bergabung dalam organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu. Salah satu alasan utama, kata Prabowo, adalah komitmen Indonesia untuk membela dan membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.
Penjelasan tersebut disampaikan kembali oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf usai pertemuan.
“Hal-hal yang nanti dilakukan di dalam dewan tersebut akan menjadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memang pada dasarnya dan menjadi motivasi mereka berpartisipasi di dalam dewan itu untuk membela dan membantu Palestina,” ujar Yahya Cholil Staquf di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, termasuk melalui pengiriman pasukan perdamaian.
“Presiden sudah memberi penjelasan tadi, kita nanti akan berpartisipasi dengan mengirimkan pasukan perdamaian yang tugas absolutnya adalah melindungi rakyat Palestina,” ucap Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Cholil Staquf.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pertemuan tersebut berlangsung kondusif. Menurutnya, setelah mendengarkan penjelasan langsung dari Presiden Prabowo, seluruh ormas Islam yang hadir sepakat mendukung keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace.
“Setelah Pak Presiden menyampaikan secara utuh mulai dari penjelasan umum, situasi global, kemudian situasi di Palestina dan apa yang telah dilakukan Indonesia dan komitmen Indonesia, termasuk kaitannya dengan BoP itu Alhamdulillah semua ormas Islam sangat mendukung langkah politik pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam BoP,” tutur Mu’ti.
Mu’ti menjelaskan, perbedaan pendapat yang sempat muncul sebelumnya disebabkan belum utuhnya penjelasan terkait alasan Indonesia bergabung dalam BoP. Setelah mendapatkan penjelasan lengkap, Muhammadiyah menyatakan dukungan.
“Ya sama dengan ormas yang lain juga. Kami sangat memahami dan mendukung langkah-langkah pemerintah terkait dengan BoP ini,” terang Mu’ti.
Sikap serupa juga ditunjukkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Anwar Iskandar menyatakan pihaknya mendukung keputusan Prabowo bergabung dengan BoP selama organisasi tersebut membawa kemaslahatan.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan,” tutur Anwar usai pertemuan.
Anwar menambahkan, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat, serta bekerja sama dengan negara-negara Islam lain yang tergabung dalam Board of Peace. Namun, ia menegaskan Indonesia siap keluar jika BoP tak membawa dampak nyata.
“Apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP,” kata Anwar.
Sikap tegas serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia membuka peluang Indonesia menarik diri dari BoP jika kebijakannya tidak sejalan dengan prinsip Indonesia terkait perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
“Ya kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya Kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” pungkas Sugiono.
Dalam pertemuan tersebut, tercatat 16 ormas Islam hadir, antara lain PBNU, MUI, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persatuan Islam (PERSIS), PP Muslimat NU, Wahdah Islamiyah, dan Persatuan Ummat Islam, serta sejumlah tokoh dan pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah.
