Pengadilan Netizen untuk Para Pejabat
DETIKMERDEKA.COM- Kriminal oleh anak pejabat, arogansi penyelenggara negara, pamer harta pejabat, gratifikasi, golongan anti kritik, kesenjangan pembangunan hingga turunnya mobil presiden RI di jalan berlubang di Lampung merupakan bentuk dari proses pengadilan netizen.
Tanpa berbelit-belit, tanpa calo atau sogok menyogok, pengadilan netizen dapat berjalan secara efektif hanya dengan satu cara yang disebut viral.
Viral barangkali telah menjadi banyak incaran warganet (warga internet) yang hari ini kehadirannya tidak mungkin dihindari, bahkan dapat “menjadi-jadi”.
Melalui internet dan berbagai aplikasi media sosial yang dimiliki rakyat secara tidak langsung telah menciptakan suatu mahkamah yang menyisir berbagai perilaku yang patut dihukum dan proses mengadilinya berlangsung dengan cepat. Sehingga tidak heran ketika ada banyak penjabat yang dicopot bahkan dipercepat proses masuk penjaranya dikarenakan telah viral dan disorot banyak publik.
Di tengah badai kelam atau ketidaktajaman penegakan hukum di Indonesia, kini rakyat seakan menempuh sikapnya sendiri dalam berkontribusi untuk mengefesiensikan penegakan dan mengawasan hukum oleh publik.
Sehingga fenomena #NoViralNoJustice adalah fenomena yang tak terbantahkan bagi potret politik hukum di Indonesia hari ini.
Memang melalui internet, media sosial (medsos), telah menjadikan dunia tanpa batas. Telah menjadikan penyebaran informasi tanpa sekat ruang dan waktu. Namun pada kondisi sedemikian pula seakan ruang gerak para pejabat menjadi sempit, gerak geriknya mudah terlacak, gaya hidupnya terendus, kelakuan anak dan istri para pejabat terus terpantau oleh publik.
Beberapa dari dampak itu pula tidak sedikit pejabat di republik ini dicopot bahkan bersarang di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemaknaan pengadilan netizen ini memang tidak seperti makna pengadilan negeri sesuai KBBI yang barangkali dapat dianggap lamban dalam menyelesaikan perkara-peraka tertentu sebelum sampai diviralkan.
Namun demikian pengadilan netizen barangkali memiliki semangat yang sama untuk menciptakan keadilan bagi rakyat tanpa menemupuh waktu yang lama dan drama persidangan yang berlarut-larut.
Masyarakat yang sekaligus disebut sebagai warganet langsung turun tangan untuk menampilkan wajah keadilan di republik ini. Bahkan tanpa berlebihan rasanya jika mengatakan bahwa tanpa viral, barangkali proses keadilan berjalan dengan lamban.
Seiring dengan perkembangan dan canggihnya mesin teknologi, serta disrupsi yang sangat cepat oleh pelaku kreasi media hingga pabrik pers, potensi pengadilan netizen akan semakin kuat.
Pada posisi ini sejatinya rakyat telah memiliki perangkat politik kewargaannya secara personal dalam menyampaikan aspirasi politik dan hukumnya meskipun hasrat kebebasan pers tampak semakin suram hari ini.
Yang unik dari pengadilan netizen ini bukan saja pejabat struktural pemerintahan yang ketahuan melanggar hukum, tetapi juga para oknum TNI/Polri yang viral berbuat serong pun terkena dampaknya.
Mungkin fenomena inilah yang disebut sebagai demokratisasi medsos dimana kenderaan politik rakyat tidak hanya berpatokan pada lembaga civil society, tidak hanya pada organisasi mahasiswa, keagamaan atau pemuda dan kemasyarakatan. Tetapi kenderaan politik tersebut juga dapat dimulai melalui diri sendiri melalui ketikan jari dan dipublikasi melaui akun akun medsos pribadi.
Untuk mengukur dampaknya dapat dicermati pada persoalan di Lampung. Tanpa ada lembaga Civil Society yang memulai untuk menyorot insfrastuktur di Lampung, justru dengan daya viral medsos seseorang telah dapat menyeret Presiden Joko Widodo beserta menterinya untuk turun ke Lampung dalam rangka menyaksikan secara langsung sesuai konten yang viral.
Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah ketika kata viral secara tidak langsung telah menjadi magnet bagi kekuasaan hari ini.
Pada tahap selanjutnya, sesuatu yang viral dengan cepat akan menjadi efek bola salju yang menggelinding pada kekuasaan. Sehingga kekuasaan tertentu seakan bergetar dan merespons sesuatu yang viral di ruang publik.
Boleh jadi ketika subjek kekuasaan merespons sesuatu yang viral merupakan bagian ketulusan mengabdi dan bekerja, dan boleh jadi pula merespons yang viral dianggap sebagai panggung poitik pencitraan dan politik popularitas yang perlu ditindaklanjuti.
Benar bahwa ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan menguatnya pengadilan netizen. Boleh jadi yang merasa terganggu tersebut adalah cenderung dari kalangan pejabat publik atau pengusa tertentu. Hal ini dianggap wajar karena padanya terdapat anggapan tertentu pula pengadilan netizen ini dianggap sesuatu yang nyinyir dan dapat membatasi ruang gerak bagi pejabat publik saat hendak bermain serong atau berkhianat
Atas kondisi bernegara seperti ini pula sejatinya upaya-upaya untuk memperkuat politik hukum viral ini patut terus disambut baik, terutama untuk menciptakan keadilan bagi rakyat, terutama dari berbagai pelosok daerah di negeri ini (bukan saja Lampung yang patut dibangun setelah viral).
Soal ada pejabat publik yang merasa terdzalimi karena viral tersebut, hal ini dapat pula dianggap sebagai resiko mengemban jabatan publik di era digital yang serba canggih seperti yang kita alami saat ini
Oleh : Zulfata (Direktur Kartika Cendekia Nusantara/KCN)
