DETIKMERDEKA – Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dari delapan fraksi yang mengajukan, PKS menjadi fraksi dengan jumlah anggota terbanyak, yakni 28 orang. Disusul Nasdem dengan 19 anggota, PKB dan Partai Demokrat masing-masing 18 orang, serta PDI Perjuangan sebanyak 14 orang.
Sementara itu, Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing menyumbangkan 11 anggota. Adapun PAN tercatat sebagai fraksi dengan jumlah pengusul paling sedikit, yakni satu orang.
Pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa, menyampaikan jumlah tersebut berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani oleh para anggota DPR pengusul.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa.
Ia kemudian membacakan komposisi anggota dari masing-masing fraksi yang ikut mengajukan hak tersebut.
“Total 120 Anggota dari 8 Fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat (HMP),” kata Saan.
Saan menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2011 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI.
Dalam pengajuan itu, substansi yang dipersoalkan berkaitan dengan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. Usulan HMP tersebut merujuk pada ketentuan mengenai Wakil Presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
“Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yagn tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tandasnya.
Dengan diterimanya dokumen pengajuan tersebut, proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di DPR. Pengajuan HMP ini menjadi tahapan awal dari proses politik dan kelembagaan yang masih harus ditindaklanjuti sesuai aturan.
