DETIKMERDEKA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.
Syahganda menegaskan, pandangan hukum Presiden Prabowo sejalan dengan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Menurut dia, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran sudah bersifat final dan mengikat.
Syahganda mengatakan, pernyataan Yusril mengenai tidak adanya ruang untuk mengajukan gugatan melalui PTUN menjadi gambaran sikap hukum pemerintah.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda.
Ia menilai, Presiden tidak mungkin menyarankan Gibran kembali melakukan perlawanan hukum jika pemerintah melalui Menko Yusril telah menyampaikan bahwa putusan MA dan MK bersifat final.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” tuturnya.
Sebelumnya Wakil Presiden, Jakarta, Gibran mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo membahas berbagai dinamika yang sedang berkembang. Presiden Prabowo disebut memberikan sejumlah saran dan masukan kepadanya.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Wapres.
Gibran juga menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Koordinasi tersebut berkaitan dengan rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan bahwa putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final. Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar Syahganda dalam menjelaskan pandangan hukum Presiden Prabowo.[]
