DETIKMERDEKA – DPR RI akan mulai memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung setelah DPR kembali memasuki masa sidang pada Selasa, 10 November 2026.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR telah menerima sejumlah usulan dari berbagai pihak. Namun, proses pembahasan belum dapat dilakukan secara resmi karena parlemen masih menjalani masa reses.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di kompleks parlemen, pada Senin, 9 November 2026.
Dasco mengungkapkan, usulan untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran datang dari berbagai kalangan. Pengusulnya berasal dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.
Selama masa reses, DPR baru membahas persoalan tersebut secara informal. Pembahasan resmi baru bisa dimulai setelah masa sidang dibuka. DPR selanjutnya akan menentukan langkah terhadap berbagai usulan yang telah masuk.
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco.
Polemik ini kembali mencuat setelah MA mengabulkan kasasi dalam perkara gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan yang menjadi salah satu syarat pencalonannya dalam Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan kasasi MA itu dijatuhkan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Putusan tersebut juga menegaskan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi sorotan dalam proses di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pemeriksaan sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Dalam gugatan yang diajukan Subhan Palal, terdapat empat petitum atau tuntutan kepada MA.
Pertama, penggugat meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan. Kedua, penggugat meminta pengadilan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Surat tersebut diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada 6 Agustus 2019.
Ketiga, penggugat meminta agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan. Keempat, penggugat meminta tergugat dihukum membayar biaya perkara.
MA dalam putusan kasasinya mengabulkan seluruh petitum tersebut. Amar putusan itu tertulis:
“Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” tulis amar putusan kasasi dari MA.[]
