DETIKMERDEKA – Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai persoalan utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan terletak pada tujuannya, melainkan pada pelaksanaannya.
Menurut dia, masyarakat tidak menolak program pemenuhan gizi tersebut, tetapi mempersoalkan berbagai masalah yang muncul di lapangan.
Said Didu menyampaikan pandangan itu saat menanggapi pernyataan Rocky Gerung, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), mengenai perlunya perbaikan dalam pelaksanaan MBG.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang muncul selama program berjalan, mulai dari kasus dugaan keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Menurut Said Didu, masalah tersebut perlu dibedakan dari dukungan terhadap tujuan program MBG.
Said Didu juga mengapresiasi pernyataan Rocky yang dinilainya mulai memberi perhatian pada perlunya perbaikan tata kelola program tersebut.
“Alhamdulillah Bung Rocky Gerung kembali rasional bahwa ada yang perlu diperbaiki pada program MBG,” tulisnya di akun X pribadinya, dikutip pada Jumat, 23 Oktober 2026.
“Awalnya secara tersirat sering menyatakan bahwa siapa yang menentang MBG adalah melawan konstitusi, padahal rakyat tidak menolak MBG – yang ditolak adalah pelaksanannya yang amburadul,” lanjutnya.
Pernyataan Said Didu menyoroti perbedaan antara tujuan kebijakan dan cara program itu dijalankan. Program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan agar persoalan distribusi makanan, keamanan pangan, dan penggunaan anggaran tidak menghambat pencapaian tujuan tersebut.
Sebelumnya Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Fatimah Azzahra, menyampaikan kritik terhadap program tersebut.
Fatimah menyoroti sejumlah persoalan, termasuk dimensi etika, potensi celah korupsi, serta risiko munculnya praktik pemburu rente dalam pelaksanaan MBG.
Kritik itu tidak hanya berkaitan dengan tujuan program, tetapi juga dengan mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan anggarannya. Program berskala besar seperti MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia bahan pangan hingga pengelola dapur dan penyalur makanan kepada penerima manfaat.
Rantai pelaksanaan yang panjang membutuhkan pengawasan yang jelas. Tanpa pengawasan yang memadai, masalah dalam pengadaan, distribusi, maupun penggunaan anggaran berpotensi sulit terdeteksi sejak awal.
Menanggapi kritik tersebut, Rocky Gerung tidak membantah adanya potensi persoalan dalam pelaksanaan MBG. Ia mengakui bahwa kebijakan berskala besar seperti ini dapat menghadapi berbagai tantangan, mulai dari masalah distribusi hingga penyimpangan dan potensi korupsi anggaran.
Meski mengakui adanya risiko dalam pelaksanaan program, Rocky menegaskan bahwa tujuan utama MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat tidak boleh dihentikan.
Menurut Rocky, persoalan yang muncul harus menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola program. Pemerintah perlu memastikan setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan, terutama ketika ditemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan.[]
