DETIKMERDEKA – Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPP APPSI) Don Muzakir melantik Muhammad Andri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APPSI Kalimantan Barat, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Pelantikan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Yuliansyah, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Barat Muhammad Saupi, perwakilan Bulog, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kepengurusan DPW APPSI Kalimantan Barat diharapkan mampu memperkuat posisi pedagang pasar tradisional. Organisasi ini juga diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pedagang, pemerintah, dan pengelola pasar.
Ketua Harian DPP APPSI Don Muzakir menegaskan bahwa organisasi pedagang pasar tidak boleh hanya hadir dalam kegiatan seremonial. Pengurus harus turun langsung untuk mendengar dan memperjuangkan persoalan yang dihadapi pedagang.
“APPSI harus benar-benar hadir untuk pedagang. Jangan sampai organisasi hanya ada namanya, tetapi ketika pedagang menghadapi masalah, tidak ada yang memperjuangkan kepentingan mereka. Pengurus harus turun ke pasar, mendengar keluhan pedagang, dan mencari jalan keluar bersama pemerintah,” kata Don Muzakir.
Menurut Don Muzakir, pasar tradisional memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi rakyat. Pasar menjadi tempat masyarakat mencari nafkah sekaligus jalur distribusi berbagai kebutuhan pokok.
Karena itu, pemerintah dan pengelola pasar perlu memperhatikan kondisi pedagang. Persoalan biaya sewa atau penggunaan tempat berjualan, fasilitas pasar, kebersihan, serta kepastian aturan harus menjadi perhatian bersama.
“Pedagang pasar adalah bagian penting dari ekonomi rakyat. Mereka harus diberi ruang untuk berkembang, bukan justru dibebani aturan dan biaya yang membuat usaha semakin sulit. Kami ingin APPSI menjadi wadah yang kuat untuk menyampaikan aspirasi pedagang,” ujar Don Muzakir.
Sementara itu Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan mengatakan, pasar tradisional memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat. Keberadaan pasar juga membantu mempertemukan pedagang, petani, pemasok, dan konsumen.
“Pasar tradisional harus terus kita perhatikan karena banyak masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan perdagangan di pasar. Kami berharap APPSI dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan persoalan pedagang dan memberikan masukan untuk perbaikan pengelolaan pasar,” kata Ria Norsan.
Menurut dia, pengelolaan pasar perlu memperhatikan kenyamanan masyarakat sekaligus keberlangsungan usaha pedagang. Pembenahan fasilitas harus berjalan seiring dengan upaya menciptakan kegiatan perdagangan yang tertib dan lancar.
Pemerintah daerah, pengelola pasar, dan organisasi pedagang juga perlu membangun komunikasi agar persoalan di lapangan dapat ditangani secara tepat.
Disisi lain Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Yuliansyah mengatakan, penguatan pasar tradisional perlu menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi rakyat.
“Pedagang pasar harus mendapatkan perhatian karena mereka menggerakkan ekonomi masyarakat secara langsung. Kami berharap APPSI dapat memperjuangkan aspirasi pedagang dan membangun komunikasi dengan pemerintah agar persoalan yang mereka hadapi bisa dicarikan solusinya,” kata Yuliansyah.
Ia menilai, keberlangsungan usaha pedagang tidak hanya ditentukan oleh ramainya pembeli. Kepastian aturan, kondisi fasilitas pasar, dan biaya operasional juga memengaruhi kemampuan pedagang mempertahankan usahanya.
Karena itu, aspirasi pedagang perlu disampaikan melalui komunikasi yang baik dengan pemerintah dan pihak pengelola pasar.
Ketua DPW APPSI Kalimantan Barat Muhammad Andri mengatakan, pihaknya akan memperkuat konsolidasi organisasi dan membangun komunikasi dengan pedagang di berbagai pasar.
“Setelah dilantik, kami memiliki tanggung jawab untuk membesarkan APPSI di Kalimantan Barat. Kami ingin pengurus hadir di tengah pedagang, mendengar langsung persoalan mereka, dan memperjuangkan aspirasi yang selama ini belum mendapatkan penyelesaian,” kata Muhammad Andri.
Ia mengatakan, APPSI Kalimantan Barat akan mendorong komunikasi dengan pemerintah daerah dan pengelola pasar. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai persoalan pedagang dapat dibahas dan ditangani bersama.
“Kami tidak ingin pedagang berjalan sendiri ketika menghadapi masalah. APPSI harus menjadi rumah bersama bagi pedagang pasar. Kami akan berusaha agar suara pedagang bisa tersampaikan dan mendapat perhatian dari pihak-pihak yang berwenang,” ujarnya.
Muhammad Andri berharap kepengurusan baru dapat memperluas keanggotaan APPSI di Kalimantan Barat. Dengan organisasi yang lebih kuat, pedagang diharapkan memiliki wadah untuk menyampaikan kebutuhan dan memperjuangkan kepentingannya.[]
