DETIKMERDEKA – Jumlah pekerja bantuan kemanusiaan yang menjadi korban kekerasan sepanjang 2025 mencapai angka tertinggi. Berdasarkan data keamanan pekerja bantuan yang dikumpulkan oleh lembaga kemanusiaan PBB, sebanyak 907 pekerja bantuan tewas, terluka, atau diculik selama tahun tersebut.
Dari jumlah itu, sebanyak 350 pekerja bantuan dilaporkan meninggal dunia. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 387 kematian, tetapi tetap menunjukkan tingginya risiko yang dihadapi para pekerja kemanusiaan di wilayah konflik.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Ia meminta seluruh negara menghormati aturan perang dan memastikan para pelaku kekerasan terhadap pekerja kemanusiaan dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Melayani orang lain menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya,” kata Guterres dalam pernyataannya pada Rabu.
Kepala bantuan PBB Tom Fletcher mengatakan meningkatnya penggunaan drone bersenjata dalam konflik menjadi salah satu penyebab meningkatnya ancaman terhadap pekerja kemanusiaan. Senjata tersebut dinilai semakin mudah digunakan karena harganya murah dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan konflik.
Sejumlah wilayah konflik menjadi lokasi serangan terhadap pekerja bantuan. Di Goma, Republik Demokratik Kongo, serangan drone pada Maret lalu menewaskan sedikitnya tiga orang, termasuk seorang pekerja bantuan asal Prancis. Sementara itu, konvoi bantuan di Sudan dan Ukraina juga berulang kali menjadi sasaran serangan.
Gaza tercatat sebagai wilayah paling berbahaya bagi pekerja kemanusiaan pada 2025. Data tersebut mencatat sebanyak 186 pekerja bantuan meninggal dunia di wilayah tersebut, kemudian disusul Sudan.
Koordinator kemanusiaan badan pengungsi Palestina PBB, Ramiz Alakbarov, menegaskan bahwa pekerja bantuan tidak boleh menjadi sasaran dalam konflik.
“Para pekerja kemanusiaan bukanlah target dan bantuan kemanusiaan harus difasilitasi sepenuhnya,” tulis Alakbarov dalam unggahan di X.
Mantan kepala UNRWA Philippe Lazzarini juga menyampaikan rencana untuk membentuk panel tingkat tinggi guna menyelidiki kematian para staf kemanusiaan.
Di sisi lain, meningkatnya ancaman terhadap pekerja bantuan terjadi ketika pendanaan untuk kegiatan kemanusiaan semakin berkurang. Komisi Eropa menilai setiap kematian pekerja bantuan merupakan tragedi sekaligus tanda kegagalan komunitas internasional dalam melindungi misi kemanusiaan.
Bushra Khalidi, kepala kebijakan kemanusiaan global Oxfam, meminta perlindungan lebih besar bagi para pekerja bantuan yang berada di wilayah konflik.
“Kita sedang menyaksikan serangan terhadap aksi kemanusiaan itu sendiri,” ujar Khalidi.
