DETIKMERDEKA – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapolindo) yang mewakili mahasiswa dari 42 kampus di berbagai daerah menyerukan agar momentum kemerdekaan diisi dengan gerakan nyata, bukan sekadar narasi dan retorika. Seruan tersebut disampaikan di tengah dinamika sosial-politik yang dinilai membutuhkan peran mahasiswa sebagai pengawal demokrasi sekaligus penjaga persatuan.
Koordinator Pusat Himapolindo Rosyad Fauzi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mengatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan semangat kemerdekaan ke dalam kontribusi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
Menurutnya, kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati melalui seremoni maupun narasi politik, tetapi harus diisi dengan kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Pekerjaan rumah kita saat ini yaitu mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang nyata, tidak hanya sekedar retorika untuk mendapatkan atensi dari media dan masyarakat, seperti narasi merebut kemerdekaan. Yang tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat” terang Rosyad.
Rosyad menilai persatuan menjadi salah satu fondasi penting yang harus terus dirawat. Apalagi, menurutnya, situasi sosial saat ini menghadirkan potensi polarisasi dan gesekan di tengah masyarakat.
Karena itu, mahasiswa ilmu politik diharapkan mampu mengambil posisi sebagai kelompok yang mendorong dialog dan penyelesaian persoalan secara intelektual, bukan memperbesar konflik.
“Kemerdekaan ini diraih dengan persatuan, maka menjaga dan merawatnya adalah tanggung jawab mutlak kita bersama. 42 kampus yang tergabung dalam Himapolindo berkomitmen penuh untuk tetap menjaga iklim demokrasi yang sehat, kondusif, dan damai,” ujarnya dalam konferensi pers, selasa 18 Agustus 2026 di Jakarta.
Himapolindo juga menyoroti pentingnya menjaga penyampaian aspirasi agar tetap berada dalam koridor demokrasi. Mahasiswa dinilai tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun berbagai persoalan publik, tetapi dilakukan melalui cara-cara yang tertib dan konstitusional.
Aji Gilang Santoso dari UPN Veteran Jakarta menegaskan Himapolindo menolak tindakan anarkis yang berpotensi merusak fasilitas publik maupun menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Himapolindo bersama Gerakan mahasiswa lainnya sebagai instrumen gerakan politik menilai semua hal yang berpotensi merusak serta merugikan masyarakat harus dicegah dan akan melawan segala bentuk anarkisme diruang publik yang berpotensi meningkatkan gesekan antar masyarakat” tambahnya.
Sementara itu, Saldi dari UIN Alauddin Makassar mengingatkan agar kritik yang disampaikan mahasiswa memiliki dasar dan tidak berhenti pada narasi tanpa dukungan data.
Ia mendorong mahasiswa tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyampaikan kritik melalui ruang akademik maupun jalur konstitusional yang tersedia. Menurutnya, sikap kritis tetap dibutuhkan untuk mengawal kebijakan pemerintah dan penegakan hukum.
Saldi juga mengingatkan masyarakat dan kelompok pemuda agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi provokatif yang berpotensi memperuncing perpecahan.
“Sekali lagi kami menegaskan bahwa demonstrasi atau aksi turun ke jalan harus tetap mengedepankan etika, ketertiban, dan menjauhi tindakan kekerasan, melalui gerakan refleksi ini, Himapolindo berharap peran mahasiswa sebagai agent of change (agen perubahan) dan social control (kontrol sosial) dapat berjalan beriringan bersama pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, makmur dan berdaulat.” Pungkasnya.
Melalui sikap tersebut, Himapolindo ingin menempatkan mahasiswa bukan hanya sebagai pihak yang memberikan kritik, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang ikut mencari solusi atas persoalan bangsa.
Momentum kemerdekaan pun dinilai menjadi kesempatan untuk mengukur kembali sejauh mana generasi muda mengambil peran dalam kehidupan demokrasi. Bagi Himapolindo, semangat kemerdekaan harus diterjemahkan melalui persatuan, kritik berbasis pengetahuan, penyampaian aspirasi secara bertanggung jawab, serta kontribusi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
