DETIKMERDEKA – Pemerintah memastikan berbagai persiapan menghadapi dinamika keamanan menjelang momentum Agustus terus dilakukan. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah munculnya isu mengenai rencana aksi demonstrasi yang disebut akan berlangsung dalam waktu dekat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan aspek teknis pengamanan bukan berada di bawah kewenangan pihaknya. Menurut dia, urusan tersebut menjadi ranah aparat keamanan, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
“Itu kan teknis ya, nanti Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI, kami bidangnya bukan di situ,” kata Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Meski tidak menjelaskan secara rinci bentuk persiapan yang dilakukan aparat, Prasetyo memastikan pemerintah tetap memperhatikan situasi yang berkembang.
“Tapi, everything is okay ya, semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kan tentu itu bagian dari tanggung jawab kita bersama-sama semua,” lanjut dia.
Pernyataan tersebut muncul ketika informasi mengenai kemungkinan adanya aksi demonstrasi besar pada Agustus ramai diperbincangkan di ruang publik. Pemerintah tidak merinci bentuk pengamanan yang akan diterapkan maupun langkah teknis yang disiapkan untuk menghadapi potensi aksi tersebut.
Prasetyo menegaskan persoalan teknis menjadi kewenangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dengan demikian, detail mengenai pola pengamanan maupun kesiapan personel berada di bawah koordinasi kedua institusi tersebut.
Di sisi lain, pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terbawa oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Imbauan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago di tengah derasnya informasi mengenai isu demonstrasi yang beredar di ruang digital.
Djamari meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat informasi dapat menyebar dengan cepat, sehingga masyarakat perlu memastikan kebenaran sebuah kabar sebelum mempercayainya.
“Jangan kita beri peluang sekecil apa pun kepada orang-orang yang ingin menyampaikan hal-hal buruk untuk masuk lebih dahulu,” kata Djamari saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat.
Menurut Djamari, ruang digital seharusnya tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat dinilai perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang berpotensi memperkeruh situasi.
Di tengah isu yang berkembang, pemerintah memilih untuk memastikan kesiapan aparat sekaligus mengingatkan masyarakat agar tetap kritis terhadap informasi yang beredar.
Dengan momentum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang semakin dekat, pemerintah berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif. Sementara urusan teknis pengamanan diserahkan kepada institusi yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.
