DETIKMERDEKA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di ruang digital.
Menurut Djamari, masyarakat perlu menyaring informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Sikap itu penting untuk mencegah informasi buruk dan menyesatkan memengaruhi masyarakat.
“Intinya, jangan kita beri peluang sekecil apa pun kepada orang-orang yang ingin menyampaikan hal-hal buruk untuk masuk lebih dahulu,” kata Djamari, pada Sabtu 8 Agustus 2026.
Djamari menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat.
Ia mengatakan arus informasi di media digital semakin deras. Kondisi itu membuat masyarakat harus lebih hati-hati saat menerima informasi.
Djamari menilai masyarakat tidak cukup hanya melihat informasi yang ramai dibicarakan. Kebenaran informasi juga perlu diperiksa sebelum diteruskan kepada orang lain.
Ia berharap ruang digital tetap menjadi tempat masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Informasi yang memicu keresahan, kebencian, atau perpecahan tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa pemeriksaan.
Djamari juga meminta LPM mengambil peran lebih besar dalam mendukung program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut dia, LPM tidak cukup hanya hadir sebagai organisasi di tengah masyarakat. LPM harus mampu membantu masyarakat memanfaatkan berbagai program pemerintah agar manfaatnya benar-benar terasa.
Djamari menilai kontribusi nyata akan menentukan apakah keberadaan LPM masih dibutuhkan masyarakat.
“Kalau misalnya program pemerintah tidak dimanfaatkan oleh LPM dalam rangka memperbesar hasilnya, rakyat akan bertanya, ‘Apa itu LPM?’” ujar Djamari.
Pertanyaan tersebut, kata dia, harus menjadi dorongan bagi LPM untuk menunjukkan kerja nyata. LPM juga diminta membantu menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
Djamari meminta pengurus LPM tidak mudah menyerah ketika menghadapi keterbatasan. Menurut dia, pemberdayaan masyarakat membutuhkan keberanian untuk mengambil langkah dan tidak selalu menunggu bantuan pihak lain.
“Saya juga mengajak LPM, dengan segala keterbatasannya, jangan pernah menyerah. Sesekali kita harus berani melangkah. Negara ini tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Tidak bisa hanya mengandalkan atau berharap kepada orang lain, tetapi ada pada bangsa ini sendiri,” kata Menko Polkam.
Djamari juga menyampaikan kondisi keamanan nasional masih aman dan terkendali. Pemerintah bersama TNI, Polri, dan unsur terkait terus memantau perkembangan situasi.
Indonesia, kata Djamari, tetap harus waspada karena situasi global masih penuh ketidakpastian.
Ia mencontohkan perang Amerika Serikat dan Iran, perang Rusia dan Ukraina, serta sejumlah konflik di berbagai kawasan. Konflik tersebut dapat memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi dan keamanan negara lain, termasuk Indonesia.
Pemerintah berupaya menekan dampak gejolak global agar tidak semakin membebani masyarakat. Sejumlah kebutuhan dasar juga terus dijaga, termasuk harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kebutuhan pokok.
“Berbagai program pemerintah juga terus dijalankan agar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap berlangsung meskipun dunia sedang menghadapi berbagai ketidakpastian,” katanya.
Djamari kemudian mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia memiliki peluang menjadi negara maju dan sejahtera jika mampu menghadapi berbagai tantangan strategis.
Tantangan tersebut tidak hanya datang dari luar negeri. Persoalan di dalam negeri juga membutuhkan perhatian dan kerja bersama.
Karena itu, Djamari meminta seluruh komponen bangsa menjaga optimisme, ketangguhan, dan semangat kebersamaan. LPM dinilai dapat mengambil peran langsung karena memiliki struktur yang bersentuhan dengan masyarakat.
Djamari meminta LPM tidak hanya menunggu pemerintah atau pihak lain menyelesaikan persoalan. Organisasi tersebut perlu berani mengambil langkah sesuai kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.
Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP LPM M Q Iswara menyatakan LPM siap mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Iswara, struktur LPM sudah tersebar di berbagai daerah. Kondisi tersebut menjadi modal untuk membantu pemerintah menjalankan program sampai tingkat masyarakat.
“Kita siap menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dari 38 provinsi, 33 sudah dilantik. Ada 480 di kabupaten/kota. Kami siap mendukung kebijakan-kebijakan Bapak Presiden,” kata Iswara.
Rakernas LPM RI 2026 dihadiri pengurus LPM tingkat pusat dan daerah. Perwakilan kementerian dan lembaga serta kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga hadir.
Jajaran pimpinan Kemenko Polkam turut mengikuti kegiatan tersebut.[]
