DETIKMERDEKA – Pemerintah masih menelusuri beredarnya makalah tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut diajukan sebagai nominasi Nobel Perdamaian 2026. Sejumlah pejabat menyatakan hingga kini belum ada kepastian mengenai asal-usul dokumen tersebut.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan makalah itu bukan diajukan oleh pemerintah.
“Kayaknya bukan dari pemerintah itu, saya rasa enggak ada dari pemerintah, entah siapa itu. Kita harus cek,” kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Pernyataan senada disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari. Ia mengatakan pihaknya masih menelusuri informasi yang beredar di media sosial.
“Lagi investigasi,”** kata Qodari di Kantor Bakom RI, Jakarta, pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Kementerian Dalam Negeri juga melakukan klarifikasi internal. Langkah itu dilakukan setelah nama kementerian tersebut ikut dikaitkan dengan dokumen yang viral.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan pihaknya sedang memastikan keaslian surat bernomor **ND/KIE/001/I/2026** yang beredar di media sosial dan disebut berkaitan dengan makalah tersebut.
“Ya itu kan tidak hanya dari Kemendagri ya, ada beberapa lembaga yang ada di situ, terkait dengan Kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi di klarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana, kemudian apakah surat yang disampaikan itu bener dari Kemendagri atau apa kita pastikan dulu,” kata Benni.
Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Langkah itu dilakukan karena nama salah satu pegawai disebut tercantum sebagai penulis dalam makalah yang beredar.
“Saya sudah klarifikasi ke IPDN. Itu bukan dari IPDN. Kita sudah telepon Pak Rektor itu bukan dari IPDN,” kata Benni.
Ia menjelaskan, salah satu nama yang tercantum dalam dokumen memang merupakan staf di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum). Namun, status keterlibatan yang bersangkutan masih didalami.
“Tapi memang ada staf yang namanya Ashar itu di Dirjen Polpum. Nah itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal Pak Akmal. Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi. Saya belum dapat update,” imbuhnya.
Makalah yang membahas Program MBG itu belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Dokumen tersebut disebut-sebut sebagai naskah yang akan digunakan untuk mengusulkan Program MBG sebagai kandidat Nobel Perdamaian 2026.
Salah satu unggahan yang menjadi perhatian berasal dari akun X @Txtdariugm.
“Nemu paper salah satu author-nya @prabowo paper-nya sebagai ajuan Program MBG untuk diajukan dalam Nobel Perdamaian 2026,” tulis akun tersebut.
Hingga kini, pemerintah belum menyatakan keaslian dokumen maupun pihak yang menyusun dan menyebarkannya. Proses klarifikasi masih berlangsung untuk memastikan asal-usul makalah tersebut serta keterlibatan pihak-pihak yang namanya tercantum di dalamnya.[]
