DETIKMERDEKA — Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Pusat meminta pengurus APPSI Provinsi Aceh bersinergi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sinergi itu diperlukan agar pedagang pasar bisa ikut menjadi pemasok bahan baku untuk kebutuhan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Harian APPSI Pusat Don Muzakir mengatakan keterlibatan pedagang pasar penting dalam rantai pasok MBG. Ia meminta distribusi bahan pangan untuk dapur MBG tidak hanya dikuasai oleh segelintir pemasok.
“Keterlibatan pedagang pasar sangat penting. Jangan sampai ada 800 dapur MBG di Aceh, ini yang suplai barang hanya oleh beberapa pihak,” kata Ketua Harian APPSI Pusat, Don Muzakir, di Banda Aceh, pada Rabu, 6 Oktober 2026.
Pernyataan itu disampaikan Don Muzakir setelah membuka musyawarah wilayah sekaligus melantik pengurus DPW APPSI Provinsi Aceh.
Kegiatan tersebut berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Don Muzakir meminta APPSI Aceh ikut mengawasi proses pengadaan bahan pangan untuk dapur MBG. Pengawasan diperlukan agar peluang usaha tidak hanya dinikmati beberapa pihak.
Pedagang pasar, petani, peternak, dan nelayan juga harus mendapat kesempatan menjadi bagian dari rantai pasok tersebut.
Menurut Don Muzakir, kebutuhan dapur MBG sangat beragam. Bahan pangan yang dibutuhkan antara lain beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah-buahan, dan berbagai kebutuhan pangan lainnya.
Kondisi itu membuka peluang bagi pelaku usaha di pasar untuk memasok bahan pangan sesuai kebutuhan dapur yang berada di sekitar wilayah mereka.
Don Muzakir mencontohkan dapur MBG yang berada jauh dari sentra produksi ayam dan telur. Kebutuhan dapur tersebut dapat dipenuhi melalui pedagang pasar yang berada di wilayah terdekat.
Ia meminta kondisi tersebut tidak justru membuat pedagang lokal kehilangan kesempatan.
“Seperti kita di tengah-tengah ada pedagang buah, dan ada suplai ke MBG, tapi pedagang tidak tahu apa-apa. Berarti kan ini ada permainan, hal ini yang sedang dibenahi oleh BGN, maka harus kita pantau sama-sama,” ujarnya.
Don Muzakir menegaskan program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemberian makanan bergizi kepada penerima manfaat. Program tersebut juga menciptakan kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar.
Kondisi itu membuat rantai pasok menjadi bagian penting yang perlu diawasi.
Ia mengatakan perputaran uang dari pengadaan bahan pangan harus bisa dirasakan masyarakat di daerah. Pedagang pasar menjadi salah satu kelompok yang dapat mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi tersebut.
“Jangan takut mengawasi, ini demi perputaran ekonomi yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. MBG ini program Presiden, harus kita kawal bersama-sama,” tegasnya.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan jumlah SPPG terus bertambah. Per 2 Oktober 2026, sebanyak 27.022 dapur SPPG disebut telah beroperasi di seluruh Indonesia. BGN juga mengaktifkan 480 SPPG secara serentak di 16 provinsi yang menjadi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Perkembangan tersebut menunjukkan kebutuhan bahan baku untuk program MBG juga semakin besar. Pengadaan bahan pangan lokal menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian ketika jumlah dapur terus bertambah.
Don Muzakir juga meminta pengurus APPSI Aceh bekerja untuk memperjuangkan kesejahteraan pedagang pasar.
Ia berharap APPSI Aceh dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan sesuai arah kebijakan pemerintah.
Don Muzakir mengatakan APPSI memiliki tugas membina, mengayomi, dan mengadvokasi pedagang pasar, pelaku UMKM, serta pedagang kaki lima di Aceh.
Tugas tersebut tidak berhenti pada pendampingan organisasi. APPSI juga diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang usaha bagi pedagang.
Ia berharap APPSI dapat menggerakkan ekonomi pedagang pasar sekaligus membantu meningkatkan skala usaha mereka.
“Tugas saudara menjadi mata dan telinga Presiden. Di saat ada pedagang pasar atau masyarakat yang membutuhkan uluran tangan para pengurus APPSI, maka saudara harus berada di garda terdepan,” demikian Don Muzakir.[]
