DETIKMERDEKA – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi, pada Jumat, 2 Oktober 2026. Papua Pegunungan menjadi salah satu daerah yang mendapat prioritas dalam perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aktivasi tersebut menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi juga menjadi sasaran.
BGN menyebutkan 480 SPPG itu tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di wilayah Timur Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari perluasan layanan MBG ke daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan aktivasi diprioritaskan untuk SPPG yang sudah memenuhi persyaratan dan dinilai siap menjalankan tahapan operasional.
“Kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, wilayah yang stuntingnya tinggi mulai dari wilayah Timur Indonesia termasuk Papua Pegunungan pada 2 Oktober 2026,” katanya.
Sebanyak 480 SPPG yang diaktivasi terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil.
“Dari 480 SPPG, 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil. Ke-16 provinsi yang akan diaktivasi serentak meliputi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.
Daftar tersebut mencakup enam provinsi di kawasan Tanah Papua, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Barat. Aktivasi juga mencakup sejumlah provinsi di Maluku, Sulawesi, serta Nusa Tenggara.
Sudaryono menjelaskan aktivasi SPPG tidak berarti seluruh dapur langsung menyalurkan makanan kepada penerima manfaat. Setiap SPPG masih harus menjalani beberapa tahapan sebelum layanan berjalan penuh.
Tahapan itu mencakup pelatihan penjamah makanan, penyiapan operasional, serta pendataan dan penetapan jumlah penerima manfaat. Jumlah penerima juga akan ditambah secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing dapur.
“Setelah kita aktivasi, akan ada tahapan-tahapan termasuk pelatihan. Penjamah makanan harus dilatih termasuk juga nanti penerima manfaatnya dimulai dari sekian jumlah, jumlahnya makin ditambah, dan seterusnya,” kata Sudaryono.
BGN memperkirakan SPPG yang diaktivasi pada 2 Oktober 2026 mulai beroperasi sekitar tiga hingga empat pekan kemudian. Waktu tersebut tetap bergantung pada kesiapan setiap dapur dan pemenuhan tahapan yang ditetapkan BGN.
“Kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai pada tanggal 2 itu, kemudian dapur-dapur tersebut siap beroperasi pada tiga sampai empat minggu setelah aktivasi,” ujarnya.
BGN juga menegaskan bahwa penentuan SPPG yang mendapat aktivasi dilakukan berdasarkan sistem dan database lembaga. BGN tidak memberikan kewenangan kepada asosiasi ataupun individu untuk mengurus atau menjanjikan aktivasi atas nama lembaga.
Perluasan layanan tersebut dilakukan setelah BGN memperbarui data sasaran penerima MBG. Pada September 2026, BGN menyatakan 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima setelah penyesuaian berdasarkan prioritas program. BGN kemudian mengarahkan perluasan layanan ke wilayah 3T, daerah dengan stunting tinggi, serta sekolah yang masih belum menerima MBG.
Papua Pegunungan menjadi salah satu daerah yang masuk dalam perluasan tersebut. Pemerintah daerah menyambut pembukaan akses MBG bagi sekolah yang berada di wilayah pelosok.
Sementara itu Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol mengatakan program tersebut dapat membantu pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi anak-anak di daerah yang sulit dijangkau.
“Program MBG ini sangat baik karena dapat membantu memenuhi kebutuhan makan dan kebutunhan gizi anak-anak kita yang berada di daerah pelosok,” katanya.
Kehadiran SPPG di daerah terpencil juga berkaitan dengan tantangan distribusi. Kondisi geografis Papua Pegunungan membuat jarak dan akses transportasi menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
BGN menyatakan perluasan layanan akan dilakukan secara bertahap. Prioritas diberikan kepada wilayah 3T, daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi, serta sekolah yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan masih belum mendapat layanan MBG.[]
