DETIKMERDEKA – Pemerintah Indonesia tengah memperketat penindakan terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, sebanyak 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan kepolisian, sementara 17 konsesi perusahaan telah dicabut.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan langkah penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani persoalan karhutla di Indonesia.
“Kami telah mencabut 17 konsesi perusahaan. Saat ini, 26 perusahaan sedang dalam penyelidikan, dan 11 telah didakwa,” kata Prabowo.
Selain perusahaan yang telah menjalani proses penyelidikan dan dakwaan, Prabowo menyebut masih ada perusahaan lain yang masuk dalam daftar penindakan berikutnya.
“23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” sambungnya.
Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengerahkan 71.000 personel untuk melakukan pemadaman api. Namun, penanganan karhutla ke depan tidak hanya akan mengandalkan pengerahan personel dan pemadaman ketika kebakaran terjadi.
Pemerintah berencana mengubah pendekatan penanganan karhutla dengan memperkuat upaya pencegahan secara sistematis. Berdasarkan pernyataan Sekretariat Kepresidenan, Indonesia tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Dalam forum ASEAN tersebut, Prabowo turut menyinggung dampak karhutla Indonesia terhadap negara-negara tetangga. Ia mengakui asap kebakaran yang terjadi di Indonesia sempat menyebar hingga Malaysia dan Singapura.
“Sebagai contoh, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura, terkait kebakaran hutan hebat yang kami alami, yang membutuhkan waktu hampir empat bulan untuk dikendalikan. Asap dari kebakaran tersebut sampai ke Malaysia dan Singapura. Meskipun bukan karena kesengajaan kami, sekali lagi kami memohon maaf,” ujar Prabowo dalam pidato yang disiarkan virtual di YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Senin (16/11).
Prabowo menjelaskan bahwa persoalan di satu negara ASEAN dapat berdampak terhadap negara lain karena kedekatan wilayah dan hubungan antarnegara di kawasan. Karena itu, ia menilai persoalan lintas batas seperti karhutla membutuhkan perhatian dan penanganan bersama.
Pemaparan tersebut sekaligus menunjukkan dua arah kebijakan pemerintah dalam menangani karhutla, yakni penegakan hukum terhadap perusahaan yang terlibat serta penguatan pencegahan agar kebakaran serupa tidak kembali terjadi.






