DETIKMERDEKA – Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) pada November 2026, pengurus DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) memperkuat komunikasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Ketua Harian DPP APPSI Don Muzakir bersama jajaran pengurus diterima Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan di Jakarta, pada Senin, 24 Agustus 2026 pagi.
Pertemuan tersebut tidak hanya silaturahmi menjelang Munas APPSI. Pengurus APPSI juga menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pedagang dan kondisi pasar rakyat di sejumlah daerah.
Don Muzakir mengatakan APPSI ingin memastikan program kerja organisasi ke depan berjalan searah dengan kebijakan Presiden Prabowo. APPSI ingin memperkuat peran organisasi sebagai penghubung antara pedagang dan pemerintah.
Menurut Don Muzakir, masukan dari pedagang perlu disampaikan secara langsung kepada pemerintah karena kondisi pasar di setiap daerah berbeda. Sejumlah pedagang mengeluhkan pasar yang semakin sepi, berkurangnya pembeli, persaingan usaha, hingga persoalan pengelolaan pasar.
“Kami ingin memastikan APPSI semakin dekat dengan pemerintah dan semakin dekat dengan pedagang. Kami tidak ingin membuat program hanya dari pusat. Program harus lahir dari persoalan yang benar-benar dirasakan pedagang di daerah,” kata Don Muzakir.
Don Muzakir menyebutkan APPSI memiliki jaringan kepengurusan di 30 Provinsi dan 300 kabupaten/kota. Jaringan tersebut digunakan untuk menyerap persoalan pedagang sekaligus membantu menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat.
APPSI, kata Don Muzakir, mendorong program yang sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo, terutama dalam pengembangan pasar rakyat.
“Kami ingin program APPSI sinkron dengan program Presiden Prabowo. Pemerintah punya kebijakan dan kewenangan, sementara kami punya jaringan pedagang di lapangan. Kalau ini disatukan, saya kira banyak persoalan yang bisa kita selesaikan bersama,” ujar Don Muzakir.
Salah satu perhatian APPSI adalah bagaimana membuat pasar rakyat kembali ramai. Don Muzakir menilai revitalisasi pasar tidak cukup hanya dilakukan dengan membangun gedung atau memperbaiki fasilitas.
Pasar harus memiliki pedagang yang aktif, pembeli yang datang, akses transportasi yang mudah, harga yang bersaing, serta pengelolaan yang baik.
“Kami ingin pasar rakyat kembali hidup. Jangan sampai pasar dibangun bagus, tetapi pedagang dan pembelinya tidak ada. Karena itu, kami ingin duduk bersama pemerintah membahas bagaimana pasar bisa kembali ramai dan pedagang bisa sejahtera,” katanya.
Lebih lanjut Don Muzakir mengatakan APPSI juga ingin memperkuat pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat. Pedagang tidak hanya menjadi pihak yang menjual barang, tetapi juga bagian penting dari rantai distribusi pangan dan kebutuhan sehari-hari.
Kondisi pasar akan ikut menentukan harga yang dibayar masyarakat. Karena itu, persoalan pedagang juga berkaitan dengan kepentingan konsumen.
APPSI melihat kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan ekonomi rakyat perlu diterjemahkan sampai ke pasar-pasar.
Program pemerintah yang berkaitan dengan pangan, koperasi, UMKM, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan ekonomi desa dinilai memiliki hubungan dengan aktivitas perdagangan.
Don Muzakir mengatakan APPSI ingin ikut mengawal program-program tersebut agar manfaatnya bisa dirasakan pedagang dan masyarakat.
“Program Presiden Prabowo harus sampai ke masyarakat. Pedagang juga harus mendapatkan manfaat. Kami ingin APPSI ikut menjelaskan, mengawal, dan menyampaikan kepada pemerintah kalau ada persoalan di lapangan,” kata Don Muzakir.
Menurut dia, posisi pedagang sangat strategis karena berada di tengah rantai ekonomi. Hasil produksi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha kecil pada akhirnya membutuhkan pasar agar dapat sampai kepada konsumen.
Karena itu, pasar yang hidup akan memberikan dampak lebih luas terhadap ekonomi daerah.
Dalam pertemuan itu Don Muzakir juga mengatakan arah penguatan APPSI tidak terlepas dari kepemimpinan Ketua Umum DPP APPSI Sudaryono. Sudaryono saat ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Don Muzakir, posisi tersebut membuat APPSI memiliki ruang yang lebih besar untuk memperkuat hubungan antara pedagang, sektor pangan, dan program pemerintah.
Salah satunya melalui program MBG. Program tersebut membutuhkan bahan pangan dalam jumlah besar dan melibatkan banyak pelaku ekonomi.
“Pak Sudaryono sebagai Ketua Umum APPSI juga memiliki perhatian besar terhadap pedagang. Beliau ingin APPSI tidak hanya menjadi organisasi, tetapi benar-benar bekerja untuk pedagang. Program pemerintah seperti MBG juga harus kita lihat sebagai peluang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, tentu dengan tata kelola yang baik,” ujar Don Muzakir.
Kemendag Sambut Baik Masukan APPSI
Dirjen PDN Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyambut baik pertemuan tersebut. Dia mengatakan pemerintah membutuhkan informasi langsung dari pedagang untuk memahami persoalan pasar di berbagai daerah.
Menurut Iqbal, pemerintah tidak bisa melihat kondisi pasar hanya berdasarkan data administratif. Kondisi nyata di lapangan juga perlu menjadi pertimbangan.
“Kami memahami pentingnya bekerja sama dengan APPSI,” kata Iqbal.
Iqbal menilai APPSI memiliki jaringan yang luas sehingga dapat membantu pemerintah mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar dan pedagang.
Dia juga berharap APPSI tidak ragu menyampaikan persoalan yang ditemukan di daerah. Masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah.
“Kami berharap APPSI dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai persoalan yang benar-benar dihadapi pedagang,” ujar Iqbal.
Menurut Iqbal, setiap pasar memiliki karakter yang berbeda. Karena itu, kebijakan pengembangan pasar juga tidak bisa dibuat dengan pendekatan yang sama untuk seluruh daerah.
“Kalau ada persoalan, sampaikan kepada pemerintah. Jangan sampai persoalan di lapangan tidak diketahui oleh pengambil kebijakan,” katanya.
Iqbal menjelaskan Kemendag saat ini mendorong dua pendekatan dalam pengembangan pasar rakyat, yaitu revitalisasi fisik dan nonfisik.
Revitalisasi fisik dilakukan dengan memperbaiki pasar yang sudah menjadi pusat aktivitas masyarakat. Pemerintah menghindari pembangunan pasar baru di lokasi yang belum memiliki aktivitas perdagangan.
“Untuk revitalisasi fisik, yang kita prioritaskan adalah pasar yang sudah ada. Kita sangat menghindari pembangunan pasar baru di lokasi yang sebelumnya tidak menjadi pusat aktivitas masyarakat. Alasannya sederhana, karena belum ada kebiasaan masyarakat untuk berbelanja di tempat tersebut,” kata Iqbal.
Namun, pembangunan fisik tidak otomatis membuat pasar menjadi ramai. Pengelolaan setelah pembangunan justru menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
Kebersihan, tata kelola, keamanan, fasilitas dasar, kemampuan pedagang, akses transportasi, hingga aktivitas perdagangan harus berjalan bersama.
“Karena itu, revitalisasi kedua yang tidak kalah penting adalah revitalisasi nonfisik. Hal ini selama ini juga sering kita bicarakan bersama APPSI,” ujarnya.
Kemendag juga mengajak APPSI terlibat dalam pengembangan pasar rakyat.
“Kita justru meminta APPSI ikut terlibat. Ada sekitar 8.000 pasar yang menjadi bagian dari ekosistem perdagangan rakyat. Angkanya memang besar dan tersebar di berbagai daerah,” kata Iqbal.
Iqbal juga berharap komunikasi tersebut terus dilanjutkan. Menurut dia, pemerintah membutuhkan mitra yang dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perdagangan di daerah.
“Kita ingin membangun komunikasi yang baik antara pemerintah, APPSI, pemerintah daerah, pengelola pasar, dan para pedagang,” pungkas Iqbal.[]
