DETIKMERDEKA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai transisi energi menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini juga berkaitan langsung dengan upaya menghadapi perubahan iklim.
Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kemenko Perekonomian, Farah Heliantina, menyampaikan hal itu di Jakarta, pada Selasa, 28 April 2026.
“Pergeseran paradigma yang sedang pemerintah dorong saat ini bahwa transisi energi itu bukan hanya sebagai agenda saja, tapi juga bagian dari integral dari strategi ekonomi nasional,” kata Farah.
Ia menjelaskan, dinamika harga energi global ikut mendorong percepatan kebijakan ini. Ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan memicu kenaikan harga energi.
Kondisi itu, menurut dia, menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi. Pemerintah mendorong peralihan ke energi bersih atau energi hijau.
“Ketahanan energi Indonesia itu tidak bisa lagi hanya bergantung pada satu sumber energi, tapi harus berjalan bersamaan antara energi fosil dan renewable energy. Transisi menuju energi bersih harus sekaligus juga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru,” ujar dia.
Farah menilai, transisi energi tidak hanya soal lingkungan. Langkah ini juga menjadi instrumen ekonomi strategis.
Kebijakan tersebut dinilai dapat mendorong pengembangan industri. Selain itu, transisi energi juga membuka peluang investasi dan memperkuat daya saing nasional dalam jangka panjang.
Ia menyebut target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Prabowo Subianto sebesar 8 persen membutuhkan dukungan sektor energi.
Transisi energi, kata dia, berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Pekerjaan hijau atau green jobs diperkirakan akan meningkat seiring pengembangan energi terbarukan.
“Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang besar kalau dilihat dari potensinya memang besar sekali. Indonesia tentunya dengan kondisi seperti ini bisa memiliki momentum terhadap industrialisasi kuat terutama industrialisasi yang green,” kata dia.
Pemerintah juga mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kerja sama ini diperlukan untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan dalam skala lebih luas.
Upaya ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dampaknya juga ditargetkan memperkuat ekonomi nasional.
Farah menyebutkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Target kapasitas yang disiapkan mencapai 100 gigawatt (GW) dalam waktu relatif singkat.
Program ini langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pemerintah juga menargetkan penggunaan listrik dari energi terbarukan mencapai 100 persen dalam 10 tahun ke depan.
Dukungan anggaran juga disiapkan. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp402,4 triliun pada 2026 untuk ketahanan energi.
“Pemerintah juga telah membuka pintu bagi industri untuk berpartisipasi dalam pengembangan 100 GW peak energi terbarukan dalam tiga tahun ke depan,” kata Farah.[]
