DETIKMERDEKA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas membuka peluang kader Partai Gerindra menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. PAN sendiri memastikan tidak akan mengajukan kadernya dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
Hal itu disampaikan Zulhas setelah menghadiri pertemuan para ketua umum partai politik koalisi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 13 November 2026 malam.
Saat ditanya mengenai sosok yang berpeluang menjadi calon wakil presiden, Zulhas menyebutkan kader Gerindra sebagai salah satu pilihan.
“Ya, dari kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah ya,” ujar Zulhas.
Zulhas menjelaskan, Presiden Prabowo meminta setiap partai koalisi membahas dan mengusulkan nama calon wakil presiden. Namun, PAN memilih tidak mengajukan kader untuk mengisi posisi tersebut.
“Siapa nanti yang akan menjadi Wakil Presiden, terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada. Terserah dari beliau,” ujar dia.
Presiden Prabowo memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk membahas usulan masing-masing. Setelah itu, nama-nama yang muncul akan menjadi bahan pertimbangan Presiden.
“Tapi, tadi beliau menyampaikan dikasih waktu 1 minggu nanti untuk ya mendiskusikan di internal siapa kira-kira ya usulan, walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden, ya. Tetapi, catatan kalau dari kader PAN enggak ada,” imbuh Zulhas.
Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memutuskan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 13 November 2026. Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, keputusan itu diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR. Dua nama yang diajukan Presiden nantinya akan diperiksa oleh tim verifikasi MPR.
“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR,” ujar Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 13 November 2026.
Proses pengajuan calon wakil presiden juga memiliki batas waktu yang diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.
Pasal 136 ayat (1) aturan tersebut menyebutkan bahwa Presiden harus mengusulkan dua calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR digelar.[]
