DETIKMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan dengan partai-partai koalisi untuk membahas dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Gibran sebelumnya menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Namun, Presiden Prabowo dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak sebelum menentukan nama yang akan diajukan. Partai-partai koalisi juga menjadi salah satu pihak yang dapat diajak berdiskusi.
Hal itu disampaikan Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi,” kata Yusril.
Yusril mengaku belum mengetahui kapan pertemuan dengan partai koalisi akan digelar. Namun, ia menyebutkan Presiden Prabowo telah memberi sinyal akan berkonsultasi dengan partai-partai pendukung pemerintah.
“Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” ujarnya.
Sejumlah nama mulai disebut sebagai calon pengganti Gibran. Salah satunya adalah Yusril Ihza Mahendra yang saat ini menjabat Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Yusril menanggapi kabar tersebut dengan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Ia mengaku tidak ingin berkomentar mengenai namanya yang ikut disebut dalam bursa calon wakil presiden.
“Dan saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya, itu masyarakat, ya. Publik silakan saja saya nggak bisa berkomentar apa-apa,” kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 12 Novembar 2026.
Menurut Yusril, keputusan akhir berada di tangan Prabowo. Ia meyakini Presiden memiliki pertimbangan politik untuk menentukan sosok yang akan mendampinginya hingga akhir masa jabatan.
“Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang,” ujarnya.
Selain Yusril, nama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga disebut masuk dalam bursa calon wakil presiden.
Pramono merespons kabar tersebut dengan tertawa saat ditanya wartawan setelah memimpin rapat tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Kamis, 12 November 2026.
Ia kemudian memberikan jawaban singkat tanpa menjelaskan lebih jauh mengenai kemungkinan dirinya menjadi calon pengganti Gibran.
“Pertanyaannya mantap banget,” ujar Pramono sambil tertawa.
Pramono tidak melanjutkan pembahasan mengenai isu tersebut. Ia justru mengakhiri sesi tanya jawab dengan menyampaikan salam penutup.
“Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Tenggat tersebut dihitung sejak MPR mengirimkan surat permintaan kepada Presiden.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” kata Muzani.
Setelah rapat pimpinan, MPR akan mengadakan rapat gabungan. Rapat tersebut akan diikuti pimpinan MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Muzani juga menjelaskan bahwa MPR memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan wakil presiden. Proses tersebut menjadi bagian dari tahapan ketatanegaraan setelah pengunduran diri Gibran.
“Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” kata Muzani.
