DETIKMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melanjutkan kebijakan penghematan anggaran. Ia juga menyatakan ingin mengurangi ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pinjaman.
Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Senin, 31 Agustus 2026.
Menurut Presiden Prabowo, pemerintah telah melakukan penghematan di berbagai bidang. Nilai penghematan tersebut mencapai sekitar Rp 200 triliun hingga Rp 300 triliun setiap tahun.
Anggaran yang berhasil dihemat itu, kata Prabowo, akan digunakan untuk membiayai program-program yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Ini yang kita pakai saudara-saudara. Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjaman uang dari mana-mana,” kata Presiden Prabowo, dalam sambutannya.
Presiden Prabowo mengatakan pemerintah tetap membuka peluang pembiayaan dari luar negeri. Namun, pinjaman hanya akan dipertimbangkan jika memberikan keuntungan bagi Indonesia.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin mengambil pinjaman dengan beban bunga yang tinggi.
“Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau pinjam uang kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” kata tutur Prabowo.
Menurut Presiden Prabowo, investasi tetap dibutuhkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan. Pemerintah, kata dia, harus berhitung secara cermat sebelum memutuskan untuk menambah utang.
Presiden Prabowo juga menceritakan pengalaman pemerintah yang menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).
Penolakan tersebut, menurut Presiden Prabowo, menunjukkan kondisi keuangan Indonesia masih memungkinkan pemerintah menjalankan kebijakan tanpa harus bergantung pada pinjaman lembaga internasional.
“Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget menteri keuangan kita di Washington DC ditawarin apa, pinjaman dari IMF kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” tuturnya.
Pernyataan Prabowo itu berkaitan dengan cerita Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai tawaran pinjaman dari Bank Dunia dan IMF.
Purbaya sebelumnya mengatakan Bank Dunia dan IMF menawarkan pinjaman senilai sekitar 25 miliar dollar AS hingga 30 miliar dollar AS untuk membantu menjaga kondisi fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik dan perang.
Tawaran tersebut muncul di sela Spring Meeting IMF–World Bank di Washington DC pada 13–18 April 2026.
Namun, Purbaya mengatakan pemerintah belum membutuhkan pinjaman tersebut karena Indonesia memiliki cadangan dana yang cukup.
“Saya bilang sama dia sekarang saya belum butuh karena saya sendiri punya persediaan hampir US$ 25 miliar untuk negara kita sendiri, jadi aman,” kata Purbaya di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 21 April 2026 lalu.
Purbaya bahkan menceritakan respons pimpinan Bank Dunia dan IMF setelah tawaran tersebut ditolak.
Menurut dia, penolakan itu membuat kedua lembaga tersebut kehilangan peluang untuk memperoleh pendapatan dari bunga pinjaman.
“Wah mukanya (World Bank & IMF) asem, karena dia gak bisa minjemin duit, gak bisa dapet bunga tuh mereka tuh. Tapi itu dalam keadaan apapun kondisi yang kita punyai harus kita jadikan senjata yang paling optimal,” ungkap Purbaya.
Purbaya mengatakan pemerintah harus mampu menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia secara optimal. Kebijakan fiskal, menurut dia, tidak boleh dibuat hanya berdasarkan perkiraan.
Pemerintah perlu menghitung setiap dampak dari kebijakan yang diambil.
“Kalau lebih kita pakai, kalau kurang juga kita pakai, pokoknya kita enggak pernah rugi. Jadi kita desain kebijakan dengan baik, kita hitung dampaknya bukan kira-kira,” tegasnya.[]
