DETIKMERDEKA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Sudaryono, integritas dan keseriusan dalam mengelola program menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Ia bahkan membuka kemungkinan memberhentikan orang-orang yang tidak mampu bekerja sesuai standar yang ditetapkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono ketika merespons berbagai masukan mengenai pelaksanaan MBG. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kualitas menu makanan serta dugaan adanya pengurangan nilai makanan yang seharusnya diterima penerima manfaat.
Sudaryono mengatakan hasil kunjungannya ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunjukkan kondisi yang berbeda-beda. Ada dapur yang dinilai mampu menyajikan makanan dengan baik, tetapi ada pula yang masih memiliki berbagai persoalan.
“Saya pengin banyak mendengar. Sebagian dari Anda kan sudah kerja di SPPG. Kan yang dimasak Rp10.000 (per porsi) ya. Ku lihat di beberapa dapur tuh juga menunya bagus, tapi beberapa dapur juga menunya jelek. Banyak faktor, faktor misalnya dekorasinya nggak bagus. Yang kedua memang, memang dikurangi, nggak Rp10.000 yang jadi barang itu. Kenapa? Karena ada praktik-praktik koruptif lah,” kata Sudaryono dalam unggahan video pada saluran WhatsApp resminya, dikutip Senin (10/8/2026).
Ia menilai persoalan pengelolaan dapur MBG tidak bisa dipandang sekadar sebagai masalah penyajian makanan. Program tersebut berkaitan langsung dengan keamanan pangan dan kesehatan masyarakat sehingga membutuhkan standar penanganan yang serius.
Karena itu, Sudaryono menyatakan tidak ingin mempertahankan pengelola yang tidak memiliki komitmen untuk bekerja secara maksimal.
“Maksud saya, ini yang sekarang aku sudah mohon maaf lah ya kalau aku pecat-pecatin orang aja deh, ya kan orang nggak bisa diajak kerja sama, kerja nggak pakai hati. Mohon maaf, makanan tuh harus namanya special handling. Itu sama seperti misalnya jualan ikan. Itu special handling, karena harus dalam bentuk fresh,” ujarnya.
Bagi BGN, aspek keamanan makanan menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan MBG. Sudaryono bahkan menargetkan agar kasus keracunan yang berkaitan dengan program tersebut dapat ditekan hingga tidak terjadi.
Ia menekankan bahwa makanan yang diberikan kepada penerima manfaat harus melalui proses pengelolaan yang benar karena menyangkut keselamatan manusia. Menurutnya, tidak boleh ada toleransi terhadap persoalan yang dapat membahayakan penerima manfaat.
“Nah makan tuh sama. Aku desperately terkait keracunan. Sebetulnya aku nggak mau ada keracunan. Nol, aku nggak mau. Ini nyawa orang. Ya saya punya anak, ya Anda semua juga punya anak. Kan Anda nggak mau juga anak itu terkapar, misalnya masuk rumah sakit. (Jadi) please lah, itu nggak bisa, nggak bisa diterima. Nggak boleh satu orang penerima manfaat ada yang keracunan dari sekian puluh ribu dapur yang kita buat,” tegas dia.
Di sisi lain, BGN menyatakan terbuka terhadap evaluasi dan masukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan MBG. Masukan tidak hanya berasal dari internal pemerintah, tetapi juga dari kalangan profesional yang memiliki keahlian di bidang makanan dan kesehatan.
Sudaryono menyebut BGN telah melibatkan chef, ahli gizi, akademisi, hingga dokter dalam proses evaluasi program. BGN juga telah berdiskusi dengan ahli gizi dari sejumlah perguruan tinggi serta Kementerian Kesehatan.
Berbagai masukan tersebut nantinya menjadi bahan untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan MBG, termasuk memastikan proses penyediaan makanan berjalan sesuai standar keamanan dan kebutuhan gizi penerima manfaat.
Dengan evaluasi tersebut, BGN berupaya memastikan perluasan program MBG tidak hanya diikuti peningkatan jumlah dapur, tetapi juga dibarengi dengan peningkatan kualitas pengelolaan, integritas pengelola, serta keamanan makanan yang diterima masyarakat.
