DETIKMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Badan ini akan melibatkan ilmuwan dan akademisi untuk memperkuat pengelolaan kawasan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan keputusan tersebut menjadi salah satu hasil diskusi Prabowo bersama sejumlah akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.
Pertemuan itu membahas pengelolaan lahan gambut yang selama ini menghadapi persoalan kebakaran dari tahun ke tahun. Prabowo mendengarkan langsung pandangan para ahli sebelum menentukan langkah penanganan.
“Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
Teddy menjelaskan BPGMN nantinya akan melibatkan ilmuwan dan kalangan profesional. Mereka akan mendukung berbagai upaya yang berkaitan dengan pengelolaan gambut.
Peran tersebut mencakup pencegahan kebakaran, riset, pemetaan kawasan, serta penguatan sistem deteksi dini. Pemantauan titik panas atau hotspot juga menjadi bagian dari pengelolaan kawasan gambut.
Pemerintah tidak hanya menyiapkan langkah untuk menangani kebakaran ketika api sudah muncul. Pencegahan dan deteksi awal juga diperkuat agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih cepat.
Pendekatan berbasis sains menjadi salah satu bagian yang ditekankan Prabowo. Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi serta melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut.
Penguatan operasi darat juga menjadi perhatian. Teddy mengatakan Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons kebakaran secara langsung di lokasi.
Respons cepat menjadi penting karena kebakaran di kawasan gambut membutuhkan penanganan khusus. Api dapat menyebar dan sulit ditangani ketika kondisi lahan sudah kering.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan penggunaan pompa air. Pompa portabel dan pengeboran dangkal menjadi bagian dari sarana yang disiapkan untuk mendukung penanganan kebakaran di lapangan.
Peralatan tersebut diharapkan mempercepat respons ketika muncul titik api. Ketersediaan sarana di wilayah rawan juga menjadi bagian dari penguatan penanganan karhutla.
Masyarakat di sekitar kawasan gambut ikut mendapat perhatian. Teddy menekankan pentingnya keterlibatan perangkat desa dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Kelompok tersebut berada dekat dengan kawasan yang rawan terbakar. Posisi itu membuat masyarakat dapat membantu melakukan pencegahan sekaligus memberikan respons awal ketika muncul tanda-tanda kebakaran. Pemerintah kembali mendorong pendekatan berbasis desa dalam penanganan karhutla.
Pendekatan tersebut menggabungkan beberapa unsur sekaligus. Pemerintah memadukan pengetahuan ilmiah, teknologi, operasi lapangan, serta pengalaman masyarakat.
Pengelolaan gambut juga tidak hanya berkaitan dengan kebakaran. Kondisi ekosistem dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya ikut menjadi bagian dari pembahasan.
Pemerintah melihat pengelolaan kawasan gambut perlu dilakukan secara lebih terpadu. Upaya tersebut mencakup pencegahan, penelitian, pemetaan, pemantauan, hingga penanganan ketika kebakaran terjadi.
Presiden Prabowo sebelumnya memang meminta persoalan lahan gambut ditangani lebih menyeluruh. Pertemuan dengan para akademisi pada Kamis, 24 September 2026 menjadi tindak lanjut dari arahan tersebut.
Teddy mengatakan pemerintah ingin menggabungkan pengetahuan para ahli dengan pengalaman masyarakat yang sehari-hari berada di sekitar kawasan gambut.
“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” ujar Teddy.
Pembentukan BPGMN menjadi bagian dari perubahan pendekatan pemerintah dalam menangani persoalan gambut. Penanganan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga diarahkan pada pencegahan sejak awal.
Sistem deteksi dini, pemetaan kawasan rawan, kesiapan personel, serta ketersediaan peralatan menjadi bagian dari upaya tersebut. Pemerintah juga menempatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari sistem pencegahan dan respons awal.
Langkah berikutnya adalah memastikan mekanisme kerja BPGMN dapat berjalan secara jelas. Peran ilmuwan, profesional, pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat perlu terhubung dalam satu sistem pengelolaan.
Pemerintah juga perlu memastikan hasil riset dan pemetaan dapat digunakan langsung untuk menentukan langkah di lapangan. Informasi mengenai kawasan rawan kebakaran akan menjadi penting untuk mempercepat pencegahan dan penanganan.
BPGMN nantinya tidak hanya berhadapan dengan persoalan kebakaran. Pengelolaan gambut dan mangrove juga menyangkut kelestarian kawasan serta kondisi masyarakat yang bergantung pada lingkungan sekitarnya.
Melalui pembentukan badan tersebut, pemerintah mendorong pengelolaan gambut yang dimulai dari pencegahan, deteksi dini, sampai respons ketika kebakaran terjadi. Pendekatan itu juga melibatkan ilmuwan, profesional, pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat sekitar kawasan gambut.[]
