DETIKMERDEKA – Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menolak penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak, Banten.
Hasbi mengatakan MBG tidak hanya berkaitan dengan pemberian makanan bergizi kepada masyarakat. Program tersebut juga membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja di daerah.
Pernyataan itu disampaikan Hasbi di hadapan ribuan petani yang menghadiri pembukaan pasar tani menjelang peringatan Hari Tani Nasional 2026.
Hasbi menyebutkan saat ini terdapat sekitar 200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lebak. Setiap dapur, kata dia, mempekerjakan sekitar 50 orang.
Hitungan tersebut membuat sekitar 10.000 tenaga kerja terserap melalui operasional SPPG di Lebak.
“200 SPPG, 1 dapur pergawainya 50, 50×200 jadi 10 ribu penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lebang. makanya kalau ada orang yang berkata, hentikan MBG, saya mikirin warga Lebang, ke mana yang 10 ribu itu kerjanya,” kata Hasbi.
Hasbi mengatakan penghentian MBG berpotensi menimbulkan persoalan baru jika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan.
“Ada pengangguran baru, sama dengan kemiskinan baru, itu makanya saya tidak mau hentikan Program MBG. Memang benar Tata kelolanya perlu disempurnakan, tata kelolanya perlu diperbaiki, makanya awasi bersama-sama. Ada yang kurang baik, foto saja share ke media social agar cepat ditindak.”
Menurut Hasbi, perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Ia meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan MBG dan melaporkan persoalan yang ditemukan di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Lebak sebelumnya juga memperketat pengawasan program tersebut. Bupati meminta Satgas MBG melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh SPPG. Pengawasan mencakup keamanan pangan, higiene dan sanitasi, sarana dan prasarana, serta penerapan prosedur operasional standar.
Hasbi juga mengungcapkan cakupan penerima manfaat MBG di Lebak. Menurut dia, program tersebut tidak hanya menyasar sekolah umum, tetapi juga sudah menjangkau pondok pesantren.
“Untuk memberikan gizi bagi ibu-ibu hamil, sekarang sudah menyentuh kalau di Lebak sendiri bukan hanya sekolah. Pesantren sudah 79 pesantren, pondok pesantren yang mendapatkan manfaat dari makan bergizi gratis,” katanya.
Hasbi mengajak Khususnya DPD Tani Merdeka, Kabupaten Lebak, ikut berkolaborasi untuk memperkuat program MBG agar program prioritas Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik.
Menurut dia, program pangan juga memiliki kaitan langsung dengan hasil produksi petani. Bahan pangan yang digunakan untuk kebutuhan dapur MBG dapat berasal dari hasil pertanian masyarakat.
Hasbi menilai kondisi tersebut membuka peluang pasar bagi hasil panen petani. Penyerapan bahan pangan oleh dapur MBG dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi yang menghubungkan petani dengan konsumen.
Belum lagi kebutuhan pangan untuk berbagai menu MBG yang harus dipenuhi setiap hari. Kondisi itu membuat permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan ikut terbuka.
Hubungan tersebut menjadi salah satu hal yang ingin diperkuat Hasbi bersama kelompok tani dan Tani Merdeka Indonesia di Kabupaten Lebak.
Ia meminta kolaborasi antara pemerintah daerah, petani, dan pelaksana MBG diperkuat agar program tersebut memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Hasbi sebelumnya juga menekankan bahwa pelaksanaan MBG harus tetap diawasi. Pemerintah Kabupaten Lebak mengeluarkan instruksi khusus agar seluruh SPPG memenuhi standar keamanan pangan dan melakukan evaluasi secara berkala.
Aspirasi mengenai MBG muncul bersamaan dengan pembahasan mengenai kesejahteraan petani dalam momentum Hari Tani Nasional. Hasbi melihat program tersebut memiliki hubungan dengan sektor pertanian karena kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar harus dipenuhi secara berkelanjutan.
Penyerapan hasil panen menjadi salah satu persoalan yang selama ini dihadapi petani. Harga dan kepastian pasar ikut menentukan pendapatan yang diterima petani setelah masa panen.
Kebutuhan bahan baku untuk dapur MBG dapat menjadi salah satu jalur pemasaran hasil pertanian. Pola tersebut tentu membutuhkan pengaturan agar petani mendapatkan akses pasar dan harga yang sesuai.
Hasbi berharap hubungan tersebut bisa dikembangkan melalui kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, kelompok tani, pengelola SPPG, dan masyarakat.
Peringatan Hari Tani Nasional di Lebak akhirnya tidak hanya membahas persoalan produksi pertanian. Kesempatan kerja dan hubungan antara hasil panen dengan program pangan pemerintah juga menjadi bagian dari pembicaraan.
Hasbi menilai MBG perlu diperbaiki ketika ditemukan persoalan. Namun, perbaikan tata kelola menurut dia tidak harus dilakukan dengan menghentikan seluruh program.
Pengawasan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memastikan persoalan di lapangan segera diketahui. Masyarakat juga diminta ikut menyampaikan informasi jika menemukan pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan.
Bagi pemerintah daerah, keberlangsungan MBG juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ribuan tenaga kerja terlibat dalam operasional dapur, sementara petani memiliki peluang untuk memasok kebutuhan pangan.
Kondisi itu membuat pembahasan MBG di Lebak tidak hanya menyangkut penerima manfaat. Program tersebut juga berkaitan dengan tenaga kerja, rantai pasok pangan, dan pasar bagi hasil pertanian.
Karena itu Hasbi memilih mendorong perbaikan dan pengawasan ketimbang penghentian program. Ia juga meminta petani dan pemerintah daerah memperkuat kerja sama agar manfaat ekonomi dari program tersebut dapat dirasakan lebih luas.[]
