DETIKMERDEKA – Bantuan kemasyarakatan Presiden berupa tambahan belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah ditransfer pada Senin, 24 Agustus 2026.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan seluruh dana bantuan tersebut telah disalurkan kepada pemerintah daerah.
“Sudah ditransfer semua pagi ini tambahan BTT dari Presiden oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg),” ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima, pada Senin, 24 Agustus 2026.
Berdasarkan rincian pembayaran bantuan kemasyarakatan Presiden untuk penanggulangan bencana alam di NTT per 24 Agustus 2026, total dana yang disalurkan mencapai Rp 200 miliar.
Dana tersebut dibagi untuk Pemerintah Provinsi NTT dan delapan pemerintah kabupaten. Pemerintah Provinsi NTT menerima Rp 40 miliar melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Delapan kabupaten masing-masing menerima Rp 20 miliar. Kabupaten tersebut terdiri atas Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.
Total bantuan untuk delapan kabupaten mencapai Rp 160 miliar. Jika digabung dengan bantuan untuk Pemerintah Provinsi NTT, keseluruhan dana yang ditransfer mencapai Rp 200 miliar.
Penyaluran tambahan BTT tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat untuk membantu daerah menangani dampak bencana alam di NTT.
Pemerintah daerah kini dapat menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan penanganan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan anggaran diharapkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak.
Bantuan tersebut juga diharapkan dapat mempercepat penanganan di lapangan, terutama bagi warga yang membutuhkan bantuan setelah bencana.
Pemda memiliki peran penting dalam memastikan anggaran digunakan sesuai kebutuhan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang terdampak dan mendukung proses pemulihan di wilayah masing-masing.
Penyaluran seluruh tambahan BTT menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan bencana di NTT. Dana tersebut selanjutnya menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menangani kebutuhan masyarakat terdampak secara cepat dan tepat.[]
