DETIKMERDEKA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi salah satu kebijakan utama pemerintah. Namun, perjalanan pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola program tersebut ternyata dimulai dari tim kecil dengan keterbatasan personel dan fasilitas.
BGN mulai dibentuk setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 pada 15 Agustus 2024. Pada tahap awal, lembaga ini hanya dijalankan oleh dua personel utama. Meski demikian, ada 15 relawan yang ikut bekerja sejak awal untuk membangun fondasi program.
Mereka bekerja menyiapkan sistem, mencari mitra, hingga menyusun mekanisme distribusi program MBG yang kini berjalan di berbagai daerah.
Wakil Kepala BGN, Irjen Pol (P) Sony Sonjaya, menjadi salah satu sosok yang terlibat sejak tahap awal pembentukan lembaga tersebut.
Ia mengaku tantangan terbesar saat itu adalah membangun kepercayaan publik ketika struktur birokrasi belum sepenuhnya terbentuk.
“Kami mencari orang yang yakin dan mau mendukung program ini dengan menjadi mitra, bukan sekadar vendor,” ujar Sony yang dikutip pada Kamis, 7 Mei 2026.
Menurut pria yang diakrab disapa Sony, pembentukan BGN menjadi contoh kolaborasi lintas sektor antara unsur sipil, TNI, dan Polri dalam menangani persoalan gizi masyarakat. Kolaborasi itu dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan.
Tantangan lain juga muncul dari sisi pendanaan operasional mitra. Sony mengatakan, para mitra yang bergabung harus menyiapkan modal besar untuk membangun dapur layanan dan operasional awal program.
Nilainya tidak sedikit. Mitra disebut perlu menyiapkan dana sekitar Rp 900 juta per bulan untuk kebutuhan pembangunan dapur dan dana talangan distribusi makanan.
Kondisi tersebut sempat membuat banyak pihak ragu. Apalagi, pada masa awal pelaksanaan, sebagian kerja sama belum sepenuhnya ditopang administrasi yang lengkap.
Meski begitu, Sony menilai relawan dan mitra tetap bergerak karena memiliki keyakinan terhadap program tersebut.
Komitmen itu dinilai menjadi modal utama sebelum seluruh sistem administrasi dan birokrasi berjalan penuh.
Sony juga membawa pendekatan berbasis data ke dalam sistem kerja BGN. Sebagai purnawirawan Polri, ia mengaku terbiasa bekerja menggunakan sistem pelaporan dan pengelolaan data.
Ia bahkan mengenang pengalaman saat belajar teknologi presentasi dari mantan Kapolri, Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti.
“Saya masih ingat diajari dengan cepat menggunakan Microsoft PowerPoint oleh Mayor Polisi Badrodin Haiti (eks Kapolri) saat beliau menjabat Wakapolres Jakarta Timur,” kenangnya.
Pengalaman itu kemudian diterapkan dalam pengembangan sistem pelaporan program MBG. Sistem tersebut dipakai untuk memantau distribusi makanan dan penerima manfaat di berbagai daerah.
Tahap awal pendataan penerima manfaat melibatkan unsur TNI melalui Babinsa di lapangan. Data kemudian dikumpulkan secara berjenjang hingga tingkat Kodam.
Data tersebut lalu disinkronkan dengan sejumlah basis data pemerintah. Di antaranya Dapodik Kemendikbudristek, Emis Kementerian Agama, serta data BKKBN.
BGN juga mulai mengembangkan sistem operasional yang lebih kompleks setelah melakukan uji coba di Warung Kiara dan Bojong Koneng.
Salah satu sistem yang diterapkan adalah Fleet Management untuk mengatur logistik dan distribusi makanan agar tepat waktu.
BGN juga menerapkan sistem Point of Process (POP). Sistem ini digunakan untuk pelaporan secara real-time guna memastikan makanan benar-benar diterima oleh penerima manfaat yang terdaftar.
Pengembangan sistem tersebut dilakukan karena program MBG terus diperluas ke berbagai wilayah.
Pemerintah menargetkan distribusi makanan bergizi dapat menjangkau lebih banyak anak dan kelompok penerima manfaat lainnya dalam beberapa tahun ke depan.[]
