DETIKMERDEKA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan aturan pencairan tunjangan hari raya (THR) 2026 untuk ASN, TNI, dan Polri masih dalam tahap penyusunan. Pemerintah sedang merampungkan Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum pencairan.
“Itu (aturan) sedang diproses, bentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang mengumumkan, nanti Presiden yang mengumumkan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin 23 Februari 2026.
Purbaya menegaskan anggaran THR sudah aman. Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp55 triliun untuk pencairan.
“(Aturan) Kan sedang diproses. Nanti begitu Presiden pulang mungkin dia akan umumkan. Tapi dananya sudah siap,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah THR akan cair pekan ini, Purbaya menjawab singkat. “Terserah Presiden.”
Sebelumnya, ia menyebut pencairan THR direncanakan dimulai pada pekan pertama Ramadan. “(Pencairan THR) Minggu pertama puasa,” kata Purbaya saat ditemui wartawan di Jakarta, pada Rabu 18 Februari 2026. Namun, ia belum menyebutkan tanggal pasti. “Bentar lagi,” ucapnya.
Besaran anggaran Rp55 triliun untuk THR juga disampaikan Purbaya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat 13 Februari 2026.
“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tau tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan,” katanya.
Dalam proyeksi belanja pemerintah triwulan I 2026 yang mencapai Rp809 triliun, anggaran THR termasuk di dalamnya. Pemerintah juga mengalokasikan Rp62 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, Rp6 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera, serta Rp13 triliun untuk paket stimulus ekonomi.
Purbaya menegaskan belanja pemerintah di awal 2026 dijalankan tepat waktu agar laju pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Ia optimistis performa ekonomi Indonesia yang kuat pada 2025 bisa berlanjut hingga 2026.
Situasi ini membuat ASN, TNI, dan Polri menunggu kepastian pencairan. Pemerintah menekankan pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. []
