DETIKMERDEKA – Pemerintah Iran mengecam keputusan Uni Eropa yang menetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai organisasi teroris. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kamis dan dikutip kantor berita pemerintah IRNA, Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
Dalam pernyataan itu, militer Iran memperingatkan bahwa para pembuat kebijakan Eropa akan bertanggung jawab langsung atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.
“Langkah irasional, tidak bertanggung jawab, dan penuh kebencian dari Uni Eropa ini tidak diragukan lagi bertujuan untuk mematuhi kebijakan hegemonik dan tidak manusiawi Amerika Serikat dan Israel, dan menunjukkan dalamnya permusuhan dan kebencian blok tersebut terhadap rakyat Iran yang mulia, angkatan bersenjata, keamanan, dan kemerdekaan,” demikian isi pernyataan tersebut.
Kecaman serupa disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi. Melalui unggahan di platform media sosial X, Araghchi menilai keputusan Uni Eropa justru memperburuk situasi di kawasan.
“Beberapa negara saat ini sedang berupaya mencegah pecahnya perang besar-besaran di wilayah kita. Tak satu pun dari mereka adalah negara Eropa,” tulis Araghchi.
Ia juga menuding Uni Eropa mengikuti kebijakan Amerika Serikat dalam mengambil langkah terhadap Iran.
“Eropa justru sibuk mengipasi api. Setelah mengejar ‘pemulihan sanksi’ atas perintah Amerika Serikat, kini mereka membuat kesalahan strategis besar lainnya dengan menetapkan Militer Nasional kita sebagai ‘organisasi teroris’,” katanya.
Araghchi menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk “kemunafikan yang terang-terangan” dan menilai kebijakan itu berpotensi merugikan kepentingan Uni Eropa sendiri.
“Sikap Uni Eropa saat ini sangat merugikan kepentingannya sendiri. Rakyat Eropa pantas mendapatkan yang lebih baik daripada yang ditawarkan pemerintah mereka,” ujarnya.
Penetapan IRGC sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa diperkirakan akan memperburuk hubungan diplomatik antara Teheran dan negara-negara anggota blok tersebut, yang dalam beberapa tahun terakhir telah diwarnai ketegangan terkait isu hak asasi manusia, program nuklir Iran, dan stabilitas kawasan Timur Tengah.
