DETIKMEREKA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama menuju Indonesia Maju. Dalam satu tahun pertama kepemimpinannya, arah kebijakan pendidikan mulai terlihat jelas melalui dua program baru, Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Garuda.
Kedua program ini menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita rencana besar pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, pemerintah juga menggulirkan program renovasi bagi 11.440 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.
Sekolah Rakyat Memutus Rantai Kemiskinan
Sekolah Rakyat menjadi gagasan utama Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 mencatat, jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 2,38 juta jiwa, sementara penduduk miskin sebanyak 23,85 juta atau 8,47 persen dari total populasi.
Nama “Sekolah Rakyat” bukan hal baru di Indonesia. Lembaga ini pertama kali muncul pada masa kolonial Belanda tahun 1892, dan sempat digunakan sebagai nama resmi sekolah dasar pada masa pendudukan Jepang. Setelah kemerdekaan, namanya berubah menjadi sekolah dasar (SD). Kini, Prabowo menghidupkan kembali konsep itu dalam bentuk modern yang dikelola langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Hingga kini, pemerintah telah menyelesaikan 165 Sekolah Rakyat tahap pertama, hasil kerja sama Kemensos dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Peluncuran pertama dilakukan pada Juli 2025 sebanyak 63 sekolah, kemudian bertambah menjadi 100 sekolah pada akhir Agustus dengan anggaran Rp1,2 triliun.
Sekolah-sekolah itu tersebar di berbagai daerah: 48 di Pulau Jawa, 22 di Sumatera, 15 di Sulawesi, masing-masing empat di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Kalimantan, serta tiga di Papua. Jumlah siswa mencapai 9.780 orang dengan 1.554 guru dan hampir 4.000 tenaga pendidikan.
Pada September, 65 sekolah tambahan juga rampung dibangun, menampung lebih dari 6.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Namun, hingga awal Oktober, baru 60 sekolah yang beroperasi penuh.
“Pekan kedua Oktober selesai semua. Lalu November setelah semua siap akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Jakarta, pada Jumat 3 Oktober 2025.
Bangunan Sekolah Rakyat saat ini masih menggunakan aset pemerintah pusat dan daerah. Namun, pembangunan sekolah permanen akan dilakukan bertahap. Prabowo menargetkan 500 Sekolah Rakyat berdiri di seluruh Indonesia.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, setiap pemerintah daerah harus menyiapkan lahan seluas 5,5 hingga 10 hektare per sekolah sebelum pembangunan dimulai.
“Tanah harus dari pemda. Tanah itu harus clean and clear. Ada sertifikat, IMB-nya juga ada,” ujarnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendidikan inklusif berbasis asrama, dengan fasilitas lengkap dan pembiayaan penuh dari pemerintah. Satu siswa mendapat anggaran Rp48 juta per tahun. Semua kebutuhan disediakan gratis, mulai dari tempat tinggal, pakaian, makanan, hingga perangkat belajar digital.
Sasaran utama program ini ialah anak-anak dari keluarga miskin di kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan data sosial ekonomi nasional. Seleksi dilakukan ketat melalui tes akademik, psikotes, wawancara, dan tes kesehatan.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar memikirkan keberlanjutan lulusan Sekolah Rakyat.
“Apakah nanti mereka masuk ke jenjang perguruan tinggi atau masuk ke dunia kerja, ini harus dipikirkan,” katanya.
Sekolah Garuda Mendidik Generasi Unggul
Selain Sekolah Rakyat, Prabowo juga menggagas Sekolah Garuda, sebuah model SMA unggul berasrama dengan standar global. Program ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan, SMA Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.
Sekolah Garuda akan mengintegrasikan kurikulum nasional dengan penguatan karakter dan akademik bertaraf internasional. Pemerintah menargetkan 80 sekolah unggul yang sudah ada dikembangkan menjadi Sekolah Garuda transformasi, serta membangun 20 sekolah baru hingga 2029.
Wakil Menteri Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Stella Christie menjelaskan, program ini dirancang untuk menjawab kesenjangan akses pendidikan bermutu.
“Kami ingin sekolah garuda menjadi program negara yang berkelanjutan. Karena itu, sudah ada Instruksi Presiden yang mengikat, perpres yang segera ditandatangani, serta dukungan dana abadi agar pembiayaan sekolah ini terjamin dalam jangka panjang,” katanya, Rabu (1/10/2025).
Tahap awal, pemerintah memperkenalkan 12 sekolah unggulan yang menjadi bagian dari program transformasi, seperti SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh, SMA Taruna Nusantara Magelang, SMA Unggul Del Sumatera Utara, hingga SMA Averos Sorong di Papua Barat Daya.
Empat sekolah Garuda baru akan dibangun di Belitung Timur, Timor Tengah Selatan, Konawe Selatan, dan Bulungan. Pembangunan ditargetkan selesai Juni 2026.
“Kami ingin siswa sekolah garuda bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga terlatih untuk terjun langsung memberi manfaat bagi lingkungannya,” ujar Stella.
Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi
Pemerintah juga melaksanakan revitalisasi besar-besaran terhadap 13.834 sekolah dan 1.400 madrasah. Total anggaran mencapai Rp16,97 triliun. Revitalisasi ini meliputi perbaikan ruang kelas, toilet, laboratorium, hingga pembangunan sekolah baru.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menyebut program ini tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.
“Digitalisasi pembelajaran menutup kesenjangan pembelajaran, tunjangan guru lebih cepat sampai, pemberian insentif guru non-ASN, dan beasiswa membuka jalan masa depan anak bangsa. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pendidikan yang bermutu dan merata untuk semua,” katanya, pada Rabu 1 Oktober 2025.
Data Kemendikdasmen menunjukkan, hingga Oktober 2025 revitalisasi sudah menjangkau 16.170 sekolah, melampaui target awal 10.440 sekolah.
Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto mengatakan optimalisasi dilakukan untuk mempercepat hasil program.
“Dengan proses optimalisasi tersebut kami berharap akan tercipta sarana dan prasarana pendidikan yang aman dan nyaman, sehingga semua warga sekolah dapat melakukan proses kegiatan belajar dan mengajar, serta meningkatkan kualitas mutu pendidikan,” ujarnya.
Di bidang pendidikan vokasi, jumlah sekolah yang direvitalisasi juga meningkat dua kali lipat menjadi 1.943 satuan pendidikan, terdiri dari SMK, SLB, dan pusat kegiatan belajar masyarakat.
Kementerian Agama turut mempercepat revitalisasi madrasah. Dari 2.120 madrasah yang terdata, baru 190 selesai diperbaiki.
“Banyak sarpras madrasah mengalami kerusakan sedang hingga berat. Karena itu, Kemenag perlu ijtihad agar PHTC bisa menjawab kebutuhan mendesak ini,” kata Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno.
Pemerintah juga mendorong digitalisasi pembelajaran. Tahun ini, 330.000 smart TV akan dibagikan ke sekolah di seluruh Indonesia. Sebanyak 100.000 unit dijadwalkan diterima sekolah pada 10 November 2025.
Tantangan Tata Kelola
Pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai arah kebijakan pendidikan pemerintahan Prabowo sudah berada di jalur yang benar. Namun, ia menyoroti soal tata kelola lembaga yang melibatkan banyak kementerian.
“Ada sekolah rakyat gratis dengan konsep asrama dan sekolah gratis di negeri yang disiapkan pemerintah dengan berbagai fasilitas untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar bisa memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik dan aktivitasnya didampingi. Ini artinya pendidikan kita semakin membaik meski tetap harus dikontrol,” ujarnya.
Ia mempertanyakan alasan pengelolaan Sekolah Rakyat diserahkan ke Kemensos, sementara Sekolah Garuda berada di bawah Kemendiktisaintek.
“Hal ini sebenarnya tidak ada di negara-negara lain, karena semua satu pintu,” katanya.
Menurutnya, idealnya semua sekolah dikelola oleh Kemendikdasmen agar kebijakan pendidikan tidak tumpang tindih.
“Prosesnya sudah bagus. Ada sistem pendidikan, pendampingan, biaya gratis gitu dan anak-anak bisa memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik. Saya kira hal itu tak perlu kita persoalkan, yang menjadi persoalan hanya tata kelolanya saja,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kualitas guru sebagai kunci utama pendidikan unggul.[]
“Jadi rekrutlah guru dan dosen PNS sebanyak-banyaknya. Tentunya harus yang berkualitas, karena guru dan dosen itu menjadi faktor utama dalam proses pendidikan,” ujarnya.
Sumber: Beritasatu
