DETIKMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Langkah ini dinilai berbeda di tengah kondisi global. Harga pupuk dunia justru melonjak lebih dari 40 persen akibat gangguan pasokan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis. Ia menyebutkan Presiden membaca potensi krisis sejak awal.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” kata Mentan Amran dalam pernyataan resminya, pada Minggu, 3 Mei 2026.
Krisis pupuk global mulai terasa sejak Februari 2026. Konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz. Jalur ini merupakan sepertiga perdagangan pupuk dunia.
Kondisi semakin berat setelah China menghentikan ekspor pupuk nitrogen. Dampaknya, harga urea dunia melonjak tajam dalam waktu singkat.
Negara-negara Asia Tenggara ikut terdampak. Ketergantungan pada impor membuat risiko produksi pangan meningkat.
Pemerintah merespons dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi. Kebijakan ini mencakup pupuk urea, NPK, dan ZA.
Langkah ini bertujuan menjaga daya tanam petani. Musim tanam 2026 diharapkan tetap berjalan meski harga global naik.
Pemerintah juga membenahi distribusi pupuk. Sebanyak 145 regulasi dipangkas melalui Instruksi Presiden.
Penyaluran dipercepat. Alur distribusi kini langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, lalu ke petani.
Akses pupuk diperluas. Sistem distribusi terintegrasi dengan KTP. Jaringan kios diperbanyak hingga tingkat desa.
Targetnya, seluruh kecamatan sentra pangan terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026. Pupuk diharapkan tersedia tepat waktu.
Ketahanan stok juga diperkuat. Pemerintah melakukan diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan pada satu jalur impor mulai dikurangi.
Langkah ini membantu menekan dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor dari China. Pasokan pupuk untuk musim tanam 2026 dinilai tetap aman.
Kebijakan ini diperkirakan menurunkan biaya produksi petani. Penghematan mencapai ratusan ribu rupiah per hektare setiap musim tanam.
Lebih dari 16 juta petani mendapat manfaat. Risiko kelangkaan pupuk juga ditekan melalui distribusi yang lebih merata.
Pemerintah juga menjaga harga di tingkat hilir. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah ditetapkan Rp6.500 per kilogram.
Kebijakan ini memberi kepastian bagi petani. Selisih biaya produksi dan harga jual tetap menguntungkan.
Pendekatan dilakukan dari hulu hingga hilir. Biaya produksi ditekan, sementara pendapatan petani dijaga.
Situasi berbeda terjadi di negara lain. Sejumlah petani di Thailand mulai menunda tanam akibat mahalnya pupuk.
Vietnam menghadapi tekanan ekspor beras. Pasokan pupuk dari China terganggu.
Philippines juga terdampak. Negara ini bergantung pada impor pupuk tanpa cadangan kuat.
Indonesia dinilai lebih siap menghadapi situasi ini. Diversifikasi pasokan dan produksi domestik menjadi penopang utama.
Amran menyebutkan ketahanan pangan nasional tetap kuat. Cadangan beras pemerintah kini melampaui 5 juta ton.
Jumlah ini menjadi rekor tertinggi. Stok tersebut menjadi bantalan menghadapi tekanan global dan anomali cuaca.
Produksi didorong melalui berbagai program. Pompanisasi, perluasan areal tanam, dan penyerapan gabah oleh Bulog terus ditingkatkan.
Cadangan yang kuat membantu menjaga stabilitas harga. Indonesia juga dinilai lebih siap dibanding negara tetangga.
“Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional,” kata Amran.[]
