JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan akan mengaktifkan kembali kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) bagi sekitar 106 ribu warga yang menderita penyakit katastropik atau penyakit berat. Kebijakan ini diambil untuk menjamin kelompok rentan tetap mendapat akses layanan kesehatan tanpa beban biaya.
Menteri Sosial menegaskan, langkah reaktivasi difokuskan kepada masyarakat tidak mampu yang sedang menghadapi kondisi medis serius seperti penyakit kronis, katastropik, atau keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa. Program ini menjadi prioritas agar pasien tetap memperoleh layanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan.
Pemerintah menilai kebijakan ini penting karena sebagian peserta PBI sebelumnya sempat dinonaktifkan akibat proses pemutakhiran data sosial ekonomi nasional. Dalam beberapa kasus, penonaktifan terjadi karena peserta dinilai sudah tidak masuk kategori penerima bantuan atau tidak tercatat dalam basis data terbaru.
Fokus pada Pasien Penyakit Berat
Kelompok yang menjadi prioritas reaktivasi adalah penderita penyakit katastropik, yakni penyakit dengan biaya pengobatan tinggi dan membutuhkan perawatan jangka panjang, seperti gagal ginjal, jantung, kanker, dan penyakit kronis lainnya. Pemerintah ingin memastikan pasien dalam kondisi kritis tidak kehilangan hak pelayanan kesehatan hanya karena masalah administrasi.
Selain itu, reaktivasi juga bisa diajukan bagi warga yang kepesertaannya terhapus tetapi masih memenuhi kriteria tidak mampu dan membutuhkan layanan kesehatan segera. Pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta instansi terkait turut dilibatkan untuk mempercepat proses verifikasi dan pengaktifan kembali status peserta.
Pemerintah Perkuat Jaring Pengaman Sosial
Kebijakan pengaktifan kembali PBI-JK ini menjadi bagian dari upaya memperkuat jaring pengaman sosial di sektor kesehatan. Pemerintah berkomitmen memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap terlindungi, terutama mereka yang sedang berjuang melawan penyakit berat dengan biaya pengobatan tinggi.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap tidak ada lagi pasien penyakit serius yang terputus akses pengobatannya hanya karena status kepesertaan BPJS nonaktif, sekaligus memastikan program jaminan kesehatan nasional benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
