Saatnya Balikpapan Memiliki Pasar Induk, Haemusri Umar : Kita Kota Jasa, Bukan Daerah Penghasil
DETIKMERDEKA.COM- Dinas Perdagangan kembali mendorong hadirnya pasar induk di Kota Minyak. Ini sekaligus mewujudkan ketahanan pangan di Balikpapan.
Pasar induk dengan segala kelengkapan bisa menyimpan stok pangan dalam jumlah besar. Sehingga, tak bergantung pasokan pangan dari luar daerah dan mudah memicu inflasi.
Seperti dilansir laman kaltimpos.jawapos.com, Jumat (16/6/23) Kepala Dinas Perdagangan Haemusri Umar mengatakan, konsepnya seperti Jakarta yang hidup sebagai kota jasa. Mereka bukan kota penghasil pangan, tapi bisa suplai pangan ke berbagai daerah. Caranya, dengan mengandalkan daerah penghasil pangan di sekitarnya.
Menurutnya, kondisi serupa juga dialami Balikpapan. “Kita kota jasa, bukan daerah penghasil. 95 persen komoditas berasal dari Jawa dan Sulawesi,” sebutnya. Apalagi, tingkat pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Belum lagi keberadaan proyek RDMP dan IKN, semua membutuhkan konsumsi dari Kota Beriman.
“Sementara melihat neraca perdagangan, kebutuhan yang ada belum tercukupi. Maka harus ada kerja sama antardaerah,” sebutnya. Nantinya, pemerintah bisa membangun kerja sama antardaerah. Belanja ke daerah penghasil dan stoknya disimpan pada gudang yang berada di kompleks pasar induk.
“Misalnya setiap ada hasil pangan, kita yang punya uang beli ke daerah lain. Lalu, ambil barang dan masukan ke gudang,” tuturnya. Apabila pasar induk beserta fasilitas pendukungnya sudah tersedia di Balikpapan, maka tak sulit mewujudkan ketahanan pangan mandiri tersebut.
Namun, pasar induk harus memiliki fasilitas pendukung yang komplet. Ada pasar induk, gudang, mesin controlled atmosphere storage (CAS) untuk menyimpan bawang dan cabai. Serta cold storage agar produk bisa bertahan lama. “Sehingga, nanti Balikpapan bahkan bisa suplai ke IKN, RDMP, dan sebagainya,” imbuhnya.
Jika ada pasar induk, seluruh proses bongkar muat hanya berada di satu lokasi. Jadi, truk-truk besar bongkar muat cukup di sana. Sehingga, kendaraan besar tidak perlu masuk ke pasar-pasar, cukup masuk lewat pasar induk. Kemudian, dari pasar induk selanjutnya distribusi ke pasar tradisional lainnya.
“Angkutan barang dari daerah harus ke sana. Bawa ke pasar lain cukup pick up. Tidak seperti sekarang semua ke mana-mana bongkar muat,” tuturnya.
Terutama semua menumpuk di Pasar Pandansari. Saat ini, Pasar Pandansari seperti bayangan menjadi pasar induk. Padahal, statusnya hanya pasar tradisional.
Dia menjelaskan, rencana pembangunan pasar induk ini sudah memiliki detail engineering design (DED) sejak 2019. Lahan yang tersedia milik Pemkot Balikpapan yang berlokasi di Kilometer 5. Haemusri bercerita, kendala yang membuat proyek pasar induk belum juga terwujud karena kesulitan anggaran.
“Kurang lebih butuh Rp 50 miliar dan sulit jika hanya mengandalkan APBD,” ujarnya. Namun, tak menutup kemungkinan untuk mencari bantuan dari APBD provinsi dan APBN. Menurutnya, perlu gotong royong untuk pembangunan pasar induk. Misalnya, infrastruktur jalan, bangunan fisik, dan pendukungnya berasal dari berbagai sumber.
Haemusri menambahkan, hal yang terpenting untuk meminta dana pusat dilihat dari aspek legalitas aset tanah. Sebab, dasar kepemilikan lahan harus jelas yang dibuktikan dengan sertifikat. “Kalau tanah milik aset pemerintah, berapa pun anggaran dibutuhkan bisa ajukan,” pungkasnya.
