“Polusi” 496 Tahun DKI Jakarta
DETIKMERDEKA.COM- Seiring dengan semakin kuatnya gencatan pilpres 2024, DKI Jakarta kini berusia hampir lima abad. Secara angka, ia lebih senior atau jauh lebih berumur dibandingkan dengan usia Republik Indonesia.
Jakarta terus menyimpan misteri sebagai daerah metropolitan. Mulai masa Gubernur Suwiryo (Gubernur pertama Jakarta setelah proklamasi kemerdekaan) hingga kini masa Pj. Gubernur Heru Budi Hartono.
Tepat di momen hari memperingati DKI Jakarta saat ini, ada banyak klasifikasi persoalan yang sejatinya mesti diuraikan secara tuntas, untuk kemudian dapat dicerna oleh generasi muda kekinian. Sehingga DKI Jakarta benar-benar dapat mencapai puncak pembangunannya seperti apa yang telah ditargetkan melalui rancangan pembangunan jangka panjang. Bukan justru sebaliknya, menutup mata pada faktor berkelanjutan yang menjadikan DKI Jakarta indah di citra namun rusak di realita.
Tidak dapat dipungkiri, Jakarta barangkali terus mengalami kemajuan pada sisi tertentu. Kini, optimisme Jakarta dalam mempersiapkan sebagai bekas ibu kota negara (jika Ibu Kota Nusantara selesai), telah dipersiapkan pula Jakarta sebagai wilayah pusat bisnis global, belum lagi soal bisnis apa yang ingin ditonjolkan.
Semoga tidak berbisnis yang menggadaikan kedaulatan negara atas nama investasi untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja di Indonesia.
Mencermati perkembangan Jakarta, barangkali kita cenderung larut dengan berbagai slogan yang pada akhirnya tukar pemimpin, tukar pula program strategisnya. Inilah salah-satu faktor politik kepemimpinan DKI Jakarta.
Hal tersebut ditambah lagi dengan fenomena “tidak ada padi tumbuh tanpa rumput”. Artinya, di usia Jakarta mendekati lima abad dan dengan segala pencapaian citra dan infrastrukturnya, sederet persoalan yang tidak pernah usai selalu membayangi Jakarta. Faktor persoalan yang tak kunjung selesai tersebutlah yang membuat batu sandungan bagi Jakarta untuk melaju sebagai kota yang nyaman, damai, bahkan sebagai kota warga dunia.
Selain faktor adat, budaya, suku atau yang bersifat kearifan lokal lainnya justru tidak menguat dalam mentalitas pembangunan ekonomi, kesehatan, politik dan pendidikan di Jakarta. Belum lagi persoalan akut di Jakarta seperti macet, banjir, polusi, wilayah kumis (kumuh dan miskin). Semua problem ini pada akhirnya tidak salah muncul anggapan bahwa DKI Jakarta pada awalnya telah salah rancangan menuju kota metropolitan tanpa macet.
Telah banyak penalaran dan pembuktian rasional terkait bukti kegagalan DKI Jakarta sepanjang pergantian gubernurnya. Mulai dari meningkatnya jumlah moda tranportasi yang terus sinergi (MRT/LRT/Jaklingko), namun tak berbanding lurus dengan dampak penurunan kemacetannya. Mulai dari upaya normalisiasi sungai, tak berbanding lurus dengan potensi banjirnya. Mulai dari faktor keamanannya, tak berbanding lurus dengan ancaman kenaikan air laut di Jakarta. Demikian juga dengan halnya polusi udara yang kini terus mengancam kesehatan warga Jakarta usai covid-19.
Parahnya, saat ini adalah belum ada kebijakan yang kuat dalam hal mengelola aturan berkendaraan atau pun jam kerja yang mampu mengurai kemacetan.
Belum lagi kasus kemiskinan yang masih menjadi pemandangan di DKI Jakarta. Tanpa menyulut sikap pesimisme dalam membaca perkembangan Jakarta, barangkali DKI Jakarta tidak bisa dipaksakan sebagai rule model atau barometer pembangunan nasional, sebab kondisi DKI Jakarta sendiri belum begitu layak sebagai kota yang patut diteladani di Indonesia, kecuali disebut sebagai kota “brengsek”, kota di mana yang penuh takjub bagi cara berfikir secara di luar batas normal kemanusiaan.
Situasi dan kondisi Jakarta sedemikian sejatinya dapat ditarik benang merah bahwa di umur 496 tahun DKI Jakara cenderung berpolusi, bukan saja polusi udara, tetapi juga menyulut “polusi” lainnya, baik itu polusi politik, polusi sosial, polusi alam dan seterusnya. Sehinga polusi menuju lima abad DKI Jakarta merupakan sebagai paradigma berfikir bahwa sesuatu yang merusak sistem pengelolaan DKI Jakarta, baik secara struktur maupun secara kultur.
Sehingga dampak dari peningkatan polusi menuju lima abad DKI Jakarta tersebut masih menjadikan DKI Jakarta sebagai kota liberal, feodal, tarung bebas hingga jauh dari sebagai pusat kota ber-Pancasila. Semangat metropolitannya Jakarta terus berjalan menuju multi-kesenjangan yang kemudian terus memberi sinyal terkait tidak ada yang namanya desentralisasi. Tidak ada namanya pemerataan ekonomi nasional secara serius. Tidak ada namanya pembangunan berbasis kemanusiaan secara penuh komitmen.
Semua ini masih terjadi di saat DKI Jakarta menempuh usia 496 tahun. Lantas bagaimana umur Republik Indonesia dengan segala pencapaiannya saat ini? Bagaimana pula dengan poros yang lebih banyak mengambil keuntungan di balik propaganda inovasi pembangunan Jakarta hari ini? Oleh karena itu, kita patut banyak belajar dari fakta di balik makna “kebrengsekan Jakarta”.
Oleh : Zulfata (Direktur Sekolah Kita Menulis / SKM)
