DETIKMERDEKA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara yang tidak produktif merupakan langkah krusial untuk mencegah pemborosan sekaligus menutup celah korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.
Dalam program “Presiden Prabowo Menjawab” yang disiarkan bersama sejumlah pakar dan jurnalis, Prabowo mengungkap bahwa langkah efisiensi tahap awal telah berhasil menghemat anggaran hingga Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Ia menilai, tanpa kebijakan tersebut, dana tersebut berpotensi besar disalahgunakan.
Menurut Prabowo, banyak pos belanja selama ini bersifat tidak esensial dan cenderung dibuat-buat. Ia menyebut pengeluaran tersebut sebagai praktik yang berisiko mengarah pada tindak pidana korupsi jika tidak segera dihentikan.
Lebih jauh, Prabowo menyoroti persoalan struktural dalam efisiensi ekonomi nasional melalui indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Ia menyebut angka ICOR Indonesia berada di kisaran 6,5, jauh di atas negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia yang berada di level 4, serta Vietnam di angka 3,6.
Tingginya ICOR tersebut menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan biaya investasi yang lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama. Dengan total belanja negara yang mendekati Rp3.700 triliun, Prabowo memperkirakan terdapat potensi inefisiensi hingga 30 persen atau setara sekitar US$75 miliar.
Ia menilai, langkah efisiensi yang telah dilakukan saat ini baru merupakan tahap awal. Pemerintah masih memiliki ruang besar untuk melakukan penghematan, khususnya pada belanja rutin yang tidak berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.
Sejumlah pengeluaran yang menjadi fokus pemangkasan antara lain biaya seremonial, pengadaan alat tulis kantor, hingga anggaran rapat dan seminar yang dinilai tidak efektif. Selain itu, Prabowo juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang seperti komputer yang dilakukan berulang setiap tahun tanpa urgensi yang jelas.
Tak hanya itu, ia mengkritisi banyaknya kegiatan kajian yang tidak memberikan solusi konkret terhadap persoalan mendasar seperti kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam konteks menghadapi tantangan global, Prabowo juga membuka kemungkinan penerapan kebijakan kerja yang lebih fleksibel, termasuk pengurangan hari kerja dan skema work from home (WFH). Ia menilai pola tersebut telah terbukti efektif saat pandemi dan dapat kembali diadopsi untuk meningkatkan efisiensi.
Presiden menegaskan bahwa disiplin anggaran dan efisiensi belanja menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
