DETIKMERDEKA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berhasil menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun di saat yang sama, publik menyimpan kecurigaan mendalam terhadap cara program tersebut dijalankan. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menemukan paradoks tajam: kepuasan publik tinggi, tetapi kepercayaan bahwa program ini bebas korupsi justru rendah.
Survei Nasional Indikator menunjukkan 72,8 persen warga merasa puas terhadap pelaksanaan MBG. Angka ini terdiri dari 12,2 persen sangat puas dan 60,6 persen cukup puas. Sebaliknya, hanya sekitar seperempat responden yang mengaku kurang atau tidak puas sama sekali
Namun ketika menyentuh aspek integritas, hasilnya berbalik arah. Lebih dari enam dari sepuluh responden menyatakan kurang percaya atau tidak percaya sama sekali bahwa program MBG dijalankan tanpa praktik korupsi. Hanya sekitar 34 persen warga yang menyatakan percaya program ini bersih dari penyelewengan anggaran
Kecurigaan publik ini muncul hampir di seluruh lapisan masyarakat. Kelompok Milenial mencatat tingkat ketidakpercayaan tertinggi (67,3 persen), disusul Gen X (59,3 persen). Bahkan pada kelompok masyarakat berpendidikan tinggi dan tinggal di wilayah perkotaan, ketidakpercayaan tetap dominan
Ironisnya, tingginya keraguan terhadap potensi korupsi ini tidak menurunkan dukungan terhadap program MBG. Indikator mencatat, lebih dari sepertiga warga nasional mengaku memiliki anggota keluarga yang menerima manfaat MBG, dan pada kelompok ini tingkat kepuasan melonjak hingga 80,4 persen
RILIS SURVEI NASIONAL INDIKATOR
Dalam kesimpulan resminya, Indikator menyebut kondisi ini sebagai peringatan serius bagi pemerintah. Kepuasan publik dinilai lahir dari manfaat langsung yang dirasakan masyarakat, bukan dari keyakinan terhadap tata kelola program.
“Mayoritas warga kurang atau tidak percaya sama sekali bahwa pelaksanaan program MBG bersih dari praktik korupsi. Ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi sejauh ini masih ditoleransi karena sifat program yang sangat populis,” tulis Indikator dalam laporan surveinya
Indikator mengingatkan, toleransi publik terhadap dugaan kebocoran anggaran bukan tanpa batas. Jika tata kelola MBG tidak dibenahi secara serius, ketidakpercayaan ini berpotensi berubah menjadi tekanan politik yang lebih luas, terutama ketika program memasuki fase anggaran yang lebih besar dan cakupan yang semakin luas.
Survei ini juga menegaskan bahwa keberhasilan program sosial tidak cukup hanya diukur dari kepuasan penerima, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu meyakinkan publik bahwa uang rakyat dikelola secara transparan dan akuntabel.
Metodologi Survei
Survei ini dilaksanakan oleh Indikator Politik Indonesia pada 15–21 Januari 2026 melalui wawancara tatap muka langsung. Jumlah responden sekitar 1.200 orang, dipilih dengan metode multistage random sampling, mewakili warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Survei memiliki margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
