DETIKMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan, kasus beras oplosan di pasaran sedang ditindaklanjuti. Polisi kini tengah menyelidiki perkara tersebut.
“Lagi ditangani sama kepolisian. Ada 212 merek dan perusahaan sekarang lagi dipanggil di Bareskrim,” kata Sudaryono, dikutip pada Jumat, 18 Juli 2025.
Ia memastikan tidak akan pilih kasih dalam menindak pelaku. Perusahaan besar maupun kecil akan diproses bila terbukti melanggar.
“Mau besar atau mau kecil siapa melanggar semua kita tindak semua, kita follow up semua. Ini jadi momen yang baik kita tindak tegas supaya semuanya tertib,” bebernya.
Ia menyebut pengawasan sudah dilakukan lintas kementerian. Pelaku usaha disebut menjual beras dengan harga dan kualitas yang tidak sesuai ketentuan.
“Pengawasan itu kan sebetulnya sudah ada. Badan pangan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan ya. Tentu kita akan lebih sering karena kan yang dirugikan masyarakat sebetulnya ya. Jadi dengan harga tertentu, kualitas tertentu tertera tapi aslinya nggak begitu. Itu kan sebetulnya yang bikin masalah,” pungkasnya.
Kementerian Pertanian sebelumnya membongkar praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berlangsung selama bertahun-tahun. Kasus ini ditaksir merugikan negara hingga Rp 10 triliun dalam lima tahun terakhir.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, Kementan bersama Satgas Pangan Polri, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional turun langsung ke lapangan. Mereka mengecek titik-titik distribusi SPHP.
Hasilnya, hanya 20% beras SPHP dipajang sesuai program. Sisanya, sebanyak 80%, dioplos dan dijual sebagai beras premium.
“Kita lihat tanya langsung tempat penyaluran SPHP. Yang dilakukan adalah 20% dipajang, 80% dibongkar dijual premium (harganya) naik Rp 2.000-3.000,” kata Amran saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 1 Juli 2025 lalu.[]
