Presiden Jokowi Tunjuk Ketum Projo Jadi Menkominfo, Sinyal Dukungan Jokowi ke Prabowo
DETIKMERDEKA.COM- Presiden Jokowi secara resmi melantik menteri dan wakil menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju, pada Senin 17 Juli 2023. Salah satu yang dilantik Jokowi adalah Ketum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) baru menggantikan Johnny G Plate yang terjerat kasus korupsi.
Seperti dilansir dari laman mypresident.id Rabu (19/7/23) penunjukkan ini kemudian mengundang berbagai asumsi. Salah satunya tentang arah dukungan Jokowi ke Prabowo. Banyak pihak menilai secara politis, penunjukkan Budi Arie sebagai Menkominfo baru, memperjelas arah dukungan Jokowi ke Prabowo.
Pasalnya, dalam Musyawarah Rakyat (Musra) nasional Mei lalu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Prabowo Subianto itu mendapat banyak dukungan dari sejumlah relawan Jokowi. Prabowo menempati urutan teratas sebagai Capres RI 2024, mengalahkan Ganjar dan Airlangga.
Hasil Musra itu menunjukkan, 20 persen Projo mendukung Prabowo sebagai Capres RI 2024. Kemudian disusul oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebesar 19 persen dan di urutan ketiga ada Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebesar 12,5 persen.
Karena itu, Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam menilai penunjukkan Budi Arie ada kaitannya dengan arah dukungan Jokowi ke Prabowo.
“Hal ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subianto, ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo,” ujar Umam seperti di lansir dari detik.com
Selain itu, posisi Ketum Projo sebagai Menkominfo baru juga dinilai sangat strategis. Sebagai Menkominfo, Budi Arie memiliki wewenang untuk menertibkan ruang digital dari narasi-narasi kontra pemerintah ke pro pemerintah.
“Keuntungan ‘tambahan’ dengan menjadikan Ketum Projo sebagai Menkominfo selain untuk mengakomodir relawan dan memperkuat sinyal dukungan ke Prabowo, peran Menkominfo juga sangat penting untuk menertibkan cyber space Indonesia. Sehingga orkestrasi isu dan narasi pro-pemerintah bisa dioptimalkan,” ungkapnya
“Dan langkah mengeliminasi serangan-serangan rival politik bisa diefektifkan jelang Pemilu 2024, sehingga ‘stabilitas’ tetap terjaga sesuai dengan selera kekuasaan yang ada,”tegasnya
Jokowi lebih tinggi dari PDIP
Asumsi lainnya yang berkembang adalah berganing power PDIP itu sendiri. Jika melihat realitas politik hari ini, nampaknya posisi Jokowi lebih tinggi dari PDIP sendiri. Jokowi seolah ingin menunjukkan kuasanya sebagai Presiden yang tak bisa diintervensi oleh partai. Termasuk dalam menentukan arah Pilpres 2024.
Hal tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Dia menilai penunjukkan Budi Arie sebagai Menkominfo, bukti kuasa Jokowi sebagai Presiden.
“Ganjar dan PDIP akan ikut khawatir, karena Jokowi yang secara terang tidak bisa lagi dikendalikan bahkan oleh Megawati sekalipun,” ujar Dedi, dikutip dari katadata.co.id.
Memang dalam beberapa kesempatan bersama PDIP, Jokowi seperti mengikuti instruksi partai untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres besutan PDIP. Jokowi juga ikut dalam acara deklarasi Ganjar sebagai Capres bersama Megawati.
Namun, dalam perkembangannya kemudian, Jokowi justru lebih dekat dengan Prabowo. Keduanya, terlihat selalu bersama, baik dalam kesempatan kunjungan kerja hingga makan siang bersama di Istana.
Manurut data KPU, hasil rekapitulasi nasional pada Pilpres 2019 yang lalu menunjukkan suara Jokowi-Ma’ruf lebih tinggi dibandingkan suara PDIP itu sendiri. Pemilih Jokowi-Ma’ruf diketahui sebanyak 85.607.362 atau 55,50 persen suara. Sedangkan suara PDIP dalam Pileg hanya 27.053.961 atau 19,33 persen suara.
Dengan demikian, cukup rasional jika hari ini, dukungan Projo dalam Pilpres 2024 kali ini, lebih mengarah kepada Prabowo ketimbang Ganjar.
