Koalisi Retak, Kemudian Bubar
DETIKMERDEKA.COM- Ada anggapan publik, bahkan sebuah hipotesa terkait arah adu strategi koalisi menjelang pilpres 2024 telah terjawab sudah. Seperti yang kita saksikan hari ini, proses lobi politik masih dinamis namun telah mengerucut
Demikian pula dengan beberapa koalisi partai politik yang mulai memudar seiring adanya partai politik lain yang telah menjaga jarak dengan bakal capres masih seputar tiga nama yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies R. Baswedan
Dalam kedinamisan perhelatan politik pada pilpres 2024 tersebut, ternyata efek berebut restu presiden Joko Widodo adalah sebuah kenyataan politik Indonesia hari ini. Saat setelah Jokowi awalnya malu-malu kucing untuk terbuka soal ia akan cawe-cawe dalam pilpres 2024, kemudian pada akhirnya aturan main politik juga ditentunkan oleh Jokowi
Pada posisi ini, tidak ada yang meragukan bahwa seorang Jokowi bukanlah politisi wong cilik, bahkan lebih dari itu, ingin merekonstruksi politik jangka panjang yang telah ia torehkan di negeri ini. Apakah itu jalan tol, Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun kebijakan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), juga kebijakan reformasi birokrasi lainnya
Tidak pula bisa dipungkiri bahwa Indonesia kini bukanlah negara hukum, melainkan sedang berada dalam tahapan penguatan sebagai negara kekuasaan. Kekuasaan telah membuat dan menerapkan hukum sesuai selera penguasa dan koleganya
Sebut saja kolega-kolega kekuasaan tersebut berada dalam batang tubuh partai politik yang terus adu strategi melalui berbagai nama koalisi partai politik yang telah muncul sepanjang penyambutan gelanggang tarung pilpres 2024
Nama-nama koalisi yang dimaksud adalah Kolisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dinaungi oleh PPP, Golkar dan PAN, Kemudian Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibentuk oleh PKB dan Gerindra
Setelah itu sempat muncul rencana koalisi gemuk antara KKIR dengan Golkar dan PAN (Koalisi Besar) yang digiring seoalah-olah ingin mengepung PDI-P. Tahap selanjutnya, Koalisi Perubahan pun juga terbentuk dengan kesepakatan tiga partai, yakni NasDem, Demokrat dan PKS
Masing-masing partai tersebut terkesan masih menjagokan bakal capresnya masing-masing, meskipun ada beberapa koalisi tersebut di atas tampak mengalami pelapukan
Hal itu terjadi karena ada pengaruhnya dengan politik cawe-cawe Jokowi dalam menentukan arah politik negara selama ia masih menjabat sebagai presiden RI dua periode
Niat dan sikap politik Jokowi tersebut meskipun dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan, namun tak satu koalisi partai politik pun yang mampu membendungnya. Justru yang terjadi adalah ketika ada partai politik atau koalisi yang anti politik cawe-cawe Jokowi akan dioperasikan agar koalisi tersebut retak dan kemudian bubar dengan sendirinya
Benar bahwa koalisi itu tidak semestinya harus permanen. Bisa jadi bertambah anggotanya, bisa jadi pula merger setelah koalisi sebelumnya bubar
Kini, potensi koalisi yang mengalami keretakan dan kemudian dapat bubar di antaranya adalah KIB dan Koalisi Perubahan, mengapa dapat terjadi sedemikian?
Tentu banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, beberapa di antaranya adalah karena ketua umum partai politik memiliki kepentingan dalam agenda kekuasaan di masa akhir kepemimpinan Jokowi sebagai presiden dan agar mampu partai-partai mereka mengalami peningkatan jumlah kursi
Faktor lainnya barangkali partai-partai yang dimaksud menginginkan ketua umum partai mereka dapat terdaftar sebagai capres atau cawapres yang akan tampil pada pilpres 2024
Meskipun ada kekusutan wacana publik terkait penundaan Pemilu dan pelaksanaan proporsional tertutup, publik bahkan elite daerah tidak bisa berbuat banyak. Sebab negeri ini terlanjur menjadi negeri kekuasaan, dimana politik sentralistik kebijakan hampir berlaku di semua lini, baik dari perilaku dalam pemerintah maupun dalam pengelolaan partai politik
Apakah menguatnya politik kekuasaan ini terjadi sebagai akibat akumulasi atau perpaduan oligarki politik dengan dinasti politik saling menguatkan. Terkadang penampakannya memang sedemikian
Di akui atau tidak, koalisi bukanlah segala-galanya bagi partai politik yang sedang berusaha mempertahankan, merebut dan melebarkan kekuasaan partainya
Koalisi dapat dianggap sebagai jalan menuju pencapaian politik masing-masing partai politik. Untuk itu, tidak terlalu naif dalam berdemokrasi Indonesia hari ini bahwa koalisi dibentuk hanya sebatas gimmick, intrik, bahkan dapat dianggap sebagai ruang kunci dalam membangun harga tawar politik
Misalnya hal ini dapat terjadi pada PKB, saat KKIR memberikan tiket emas dalam penentuan cawapres oleh Cak Imin sebagai ketua umum PKB
Demikian halnya proses keretakan pada Koalisi Perubahan yang belum memberikan tiket emas cawapresnya kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau ke PKS
Akhirnya, saat ini, kemungkinan koalisi retak dan kemudian bubar sedang membayangi KIB dan Koalisi Perubahan. Pertanyaan politik lanjutannya adalah bagaimana nasib bakal cawapres Anies R. Baswedan tanpa partai Demokrat? Biarkan waktu akan menjawab dengan caranya sendiri
Oleh : Zulfata (Direktur Sekolah Kita Menulis/ SKM)
