Jokowi Tak Terbendung
DETIKMERDEKA.COM- Teka-teki politik Jokowi semakin disorot, politiknya sebagai Presiden disebut terlalu cawe-cawe, bahkan tudingan politik mengendorse capres-cawapres juga dialamatkan pada Jokowi
Hal tersebut tampak terlihat ketika Surya Paloh agak lain memandang langkah politik Jokowi setelah dirinya tak diundang oleh Jokowi bersama pimpinan partai politik pendukung pemerintah terkait arah pilpres 2024.
Surya Paloh dengan lantang menyatakan kalimat seolah-olah apakah Jokowi tidak lagi mengganggap partai Nasdem. Mengamati politik Jokowi dalam menggiring koalisi partai-partai besar memang bertumpu padanya, kepemimpinan politiknya dianggap mampu berperan penting dalam menyusun koalisi besar.
Melalui politik sambil menyelam minum air dari berbagai agenda pemerintahan, Jokowi kerap kali mempromosikan para menterinya untuk dicocokkan sebagai capres-cawapres pilpres 2024. Tidak terhenti dari situ, Jokowi nyapres menjadi penentu koalisi bahkan Presiden yang akan dimenangkan pada pilpres 2024.
Tak terbendungnya kekuatan politik yang disulut Jokowi juga dianggap ada kaitannya dengan gagalnya Puan Maharani sebagai capres yang diusung PDI-P
Jokowi meskipun masih disebut sebagai petugas partai PDI-P, tetapi kekuasaannya saat ini sebagai presiden mampu menjadi magnet koalisi.
Jokowi, selain bagian dari partai, selain sebagai presiden RI, selain aktor kunci koalisi pro-pemerintah, selain seorang yang mudah akses dengan para ketua umum partai sekaligus para menterinya, secara berkelindan (erat menjadi satu : KBBI) dimanfaatkan Jokowi untuk keberlanjutan misi politik kenegaraan “ciri khasnya”.
Artinya, Jokowi tampak tak ingin mundur untuk tetap mengamankan kebijakan politiknya hingga menjadi legitimasi politik saat kini dan masa depan.
Dengan kacamata politik bahwa berbagai kemungkinan pasti terjadi dalam politik. Bisa jadi sikap politik “ngambek” Surya Paloh terhadap Jokowi akan lunak menjelang detik akhir pendaftaran capres.
Bahkan bisa jadi pula, koalisi yang terbentuk tetap berada dalam keinginan politik Jokowi. Barangkali, sinyal politik yang disampaikan oleh salah-satu menterinya Jokowi, Bahlil menyatakan bahwa “Bagi capres-capres yang mau menang, maka berbaik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi …”
Terlepas dari benar atau tidaknya dengan propaganda politik yang disampaikan oleh para menterinya Jokowi, ada politik sentralistik-personal yang terus mengakar kuat di Indonesia.
Strategi politik Jokowi yang tak terbendung oleh siapapun seperti yang dialami Indonesia saat ini akan menjadikan politik Indonesia tambah liar namun tetap mengkristal dan diamini oleh dominasi rakyat di republik ini. Demokratisasi kerakyatan dalam menentukan kekuasaan negara hari ini benar-benar telah lumpuh tak berdaya.
Oligarki-otoritarianisme baru semakin mengakar kuat. Jika masa orde baru aktor otoritarianisme tersebut dilakoni oleh seorang jenderal (militer), kini, dengan langkah politik Jokowi tersebut telah mejadi sejarah baru adanya praktik otoritarianisme oleh seorang sipil yang berkuasa.
Sejarah politik Indonesia ini akan menjadi catatan kritis bahwa siapapun yang mendapat kendali kekuasaan di republik ini, maka tak terbantahkan akan cenderung otoritarian gaya baru.
Pola otoritariannya tidak lagi bersifat subversif atau kriminalisasi. Jauh dari itu, otoritariannya mengarah pada kompromi politik dan keberlangsungan legitimasi pembangunan jangka panjang.
Ibu Kota Negara (IKN) yang baru menjadi saksi atas sejarah politik Indonesia masa kini. Rakyat, suka tidak suka selalu terseret oleh arus politik keindonesiaan masa kini. Jika pun ada kemarahan rakyat yang akan muncul, itu cenderung mustahil di tengah menguatnya gerakan relawan politik partisan dan institusi resmi negara serta swasta yang juga partisan.
Selera dan semangat beroligarki tidak hanya dilakoni oleh para konglomerat, tetapi juga diikuti oleh pola politik rakyat kelas menengah.
Gagalnya gerakan reformasi 1998 membenahi sistem politik Indonesia telah menjadi batu sandungan bagi upaya perbaikan politik di Indonesia. Politik Indonesia terus-terusan akan seperti air mengalir sesuai apa yang terjadi di hulu, sesuai apa yang diputuskan oleh kelompok elite di atas.
Partai politik semakin bersifat personal dan korporatis, kaderisasi politik semakin padat modal, rancangan Undang-Undang mengikuti selera pasar politik para pimpinan partai politik yang besar.
Di tengah kegamangan politik kerakyatan sedemikian, Indonesia dihadapi oleh pola politik generasi baru yang disebut milenial-x-y hingga Z.
Politik rakyat semakin individualistik di masa depan. Oligarki semakin abadi dengan berbagai motifnya. Atas kondisi sedemikian, apakah kepemimpinan Jokowi saat ini merupakan faktor lenting menguatnya politik yang bukan hanya dua kaki, bahkan lebih dari dua kaki. Jokowi bermanuver dengan bebas tanpa terkendala apapun meski Megawati sering menegaskan kepada kadernya tidak ada yang bermanuver dua kaki
Kini, telah menjadi rahasia publik bahwa di balik Prabowo Subianto sebagai capres, ada Jokowi. Dimana ada Ganjar Pranowo sebagai capres, ada Jokowi. Dan di mana ada Anies Baswedan sebagai capres 2024, pasti tidak ada Jokowi.
Dari penampakan politik sedemikian, Jokowi adalah simbol sipil yang berpolitik di puncak republik ini, dan strategi politiknya juga tidak bisa dipandang sebelah mata oleh siapapun. Apakah itu oleh kalangan para jenderal, maupun oleh para raja-raja media di republik ini.
Jokowi? Memang satu sisi dapat dianggap sebagai representasi wong cilik berkuasa? Dan satu sisi lainnya juga menjadi bukti bahwa ketika wong cilik berkuasa, negara akan diperalat untuk kepentingan apapun, termasuk dalam hal mengatasnamakan untuk kepentingan bangsa dan negara
Oleh: Zulfata (Direktur Kartika Cendekia Nusantara/KCN)
